Legislator Serukan Pemerintah Ganti Untung Pembebasan Lahan

04-03-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal saat menyampaiakn intrupsi. Foto: Jaka/rni

 

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pembangunan proyek jalan tol di Tol Padang Pariaman, Bukittinggi, dan Pekanbaru, Provinsi Sumatera Barat. Ia menyebut, pembangunan jalan tol yang mangkrak tersebut ternyata disebabkan oleh rendahnya nilai pembebasan tanah yang sangat rendah, jauh dari tarif dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku.

 

“Saya meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan ganti pembebasan lahan yang nilai tawarnya menguntungkan masyarakat. Masyarakat di daerah pemilihan saya siap memberikan lahan yang ditawar pemerintah tersebut, dengan catatan ganti untung dan bukan ganti rugi,” ujar Refrizal dalam interupsinya pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3/2019).

 

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pada kesempatan yang sama menyatakan secara khusus mewakili seluruh masyarakat Sumbar, merasa sangat keberatan mengenai mahalnya tarif dasar listrik di daerah tersebut. Ia menyatakan, masyarakat Sumbar merasa keberatan apabila harus membayar tarif senilai Rp 300 ribu, yang awalnya hanya Rp 120 ribu.

 

“Mungkin bagi daerah-daerah lain yang kaya, kenaikan tarif listrik tersebut tidak menjadi masalah. Namun, bagi masyarakat di daerah pemilihan saya, kenaikan tarif listrik tersebut sangat memberatkan, ditambah rendahnya kualitas listrik yang sering padam,” tutur Refrizal.

 

Selain itu, Refrizal menyampaikan aspirasi dari hasil reses, bahwa masyarakat di Sumbar mengeluhkan tentang mahalnya tarif tiket pesawat dan harga kargo udara, yang menyebabkan banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merasa tertekan. Mahalnya kargo udara, menyebabkan penjualan UMKM menurun.

 

“Di daerah pemilihan saya, saya mendengar banyak UMKM yang sistem angkut oleh-olehnya hanya mampu diangkut menggunakan pesawat dan tidak bisa diangkut melalui kontainer. Hal ini saya minta  tolong disampaikan kepada pemerintah,” pungkas legislator dapil Sumatera Barat II itu. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri
31-10-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui...
UU MD3 Tidak Melarang Satu Kementerian Bermitra Dengan Dua Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi Amro menjelaskan dalam Undang-Undang MPR, DPR RI, DPR RI dan DPRD (UU MD3) tidak ada larangan...
Legislator Ajak Kurangi Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar no 2 di dunia setelah...
Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan...