DPR-Pemerintah Setujui Egwuatu Jadi WNI

08-03-2019 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedia Panjaitan berjabat tangan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelum mengikuti rapat kerja. Foto: Andri/rni

 

DPR RI dan pemerintah akhirnya menyetujui permohonan pesepak bola asal Nigeria Egwuatu Godstime Ouseloka menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI untuk meminta pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka menjadi WNI.

 

Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (06/3/2019). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedia Panjaitan secara khusus memang untuk mendengarkan penjelasan Menkum HAM soal permohonan Egwuatu jadi WNI.

 

Dalam rapat itu, Trimedia menyampaikan, "Surat dari Komisi X kepada Pimpinan DPR RI tanggal 23 Januari 2019 prihal pertimbangan kewarganegaraan atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka disampaikan bahwa Komisi X merekomendasikan untuk menjadi WNI."

 

Sementara Menkum HAM dalam penjelasannya menyatakan, permohonan Egwuatu sudah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI. Kronologis permohonan kewarganegaraan ini bermula saat Dirjen Administrasi Umum Kemenkum HAM menerima surat dari Sekjen Kemenpora 18 Juni 2018 lalu prihal naturalisasi pesepakbola Nigeria tersebut. 

 

Karena Egwuatu dinilai berjasa ikut memajukan sepakbola nasional, Kemenpora lalu membicarakannya dengan Komisi X DPR RI. Dan hasil rapat Pimpinan DPR RI dengan pimpinan komisi dan fraksi memutuskan agar permohonan ini diserahkan kepada Komisi III DPR RI untuk membahasnya.

 

“Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan kewarganegaraan RI dari Sekjen Kemenpora tersebut, dokumen yang dilampirkan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2007," urai Menkum HAM di hadapan Komisi III DPR RI. Selain persyaratan administrasi, untuk menjadi WNI disyaratkan setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan berjasa kepada NKRI. Egwuatu pun dinilai telah memenuhi semua kriteria tersebut. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Pimpinan dan Dewas KPK Bentuk Peraturan Pelaksana UU Tipikor
28-01-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana...
Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi
27-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang...
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Pahami Mekanisme Perundang-undangan
27-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami...
Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III
25-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan...