BAKN Verifikasi Temuan BPK Terkait IPHPS di Boyolali

08-03-2019 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Arsul Sani saat pertemuan BAKN dengan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali dan Dirut Perum Perhutani di Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah. Foto: Arief/rni

 

 

Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menggelar DPR RI dengan Perum Perhutani Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Anggota BAKN DPR RI Arsul Sani mengatakan, pertemuan ini adalah upaya melakukan verifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPR RI terkait Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

 

“BAKN melakukan kroscek, bahwa apa yang disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya kepada DPR, memang fakta di lapangan. Agar ketika kami nanti melakukan rapat kerja dengan pemerintah, kami memiliki bahan yang tidak semata-mata hanya berdasarkan LHP BPK, tetapi temuan empiris kami sendiri,” kata Arsul usai pertemuan BAKN dengan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali dan Dirut Perum Perhutani di Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (06/3/2019).

 

Arsul menjelaskan dalam implementasi IPHPS, ada penuangan aturan yang tidak sesuai, karena yang diambil lahannya didasarkan bukan pada Peraturan Pemerintah (PP). Mestinya, menurut Arsul, kalau lahan IPHPS itu mau dilepas harus dengan peraturan yang selevel dengan PP. Politisi PPP itu menyarankan, PP itu direvisi, baru kemudian dibuat Peratutan Menteri (Permen).

 

“Tetapi kalau Permen meniadakan hak dari satu lembaga atau satu badan BUMN dalam hal ini yang dasarnya itu adalah PP, maka dari sisi tertib peraturan perundangan tidak pas. Persoalan ini harus diluruskan dan ini menjadi bahan nanti ketika BAKN  mengundang Menteri KLHK untuk rapat kerja dengan BAKN DPR. Sekira itu nanti kita dalami lagi,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu. (afr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Efektifitas Subsidi Energi untuk Nelayan dan Petani Harus Tepat Sasaran
08-07-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan efektifitas manfaat subsidi energi untuk para nelayan dan petani....
Masih Ada Ketimpangan Sasaran Penerima Subsidi Energi
06-07-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menilai ketimpangan dalam alokasi sasaran penerima subsidi energi terus...
BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia
17-06-2020 / B.A.K.N.
Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk...
Rai Wirajaya Gantikan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua BAKN
06-04-2020 / B.A.K.N.
I Gusti Agung Rai Wirajaya ditetapkan sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI Periode 2019-2024 menggantikan Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Penetapan...