Alokasi Anggaran Perpustakaan Demak Memprihatinkan

11-03-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan saat menyampaikan pendapat disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Demak, Jawa Tengah. Foto: Dep/rni

 

Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan menilai alokasi anggaran Perpustakaan di Kabupaten Demak cukup memprihatinkan. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, tidak ada alokasi anggaran untuk perpustakaan di Demak. Ayub berharap, ke depannya Demak dapat mendapatkan anggaran, khususnya untuk masalah literasi bagi perpustakaan.

 

“Hal ini sangat memprihatinkan sekali. Semoga dengan kehadiran Komisi X DPR RI ke Kabupaten Demak  dapat menyerap berbagai masukan, termasuk juga masalah anggaran, yang nantinya akan kita bahas saat rapat kerja dengan pemerintah pusat," ucap Ayub disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Demak, Jawa Tengah, Jumat (08/3/2019).

 

Ayub juga  mengingatkan untuk tidak pernah menganggap remeh sebuah buku, karena buku adalah jendela dunia. "Saya sangat konsen sekali dengan masalah perpustakaan. Kalau kita perhatikan, APBD di daerah itu memang sangat kecil. Hampir 80 persen dari jumlah APBD habis untuk membayar gaji, dan sisanya dibagi kepada keseluruhan SKPD yang ada. Saya melihat, diantara alokasi anggaran yang ada di mitra kerja, khususnya perpustakaan di kabupaten, (anggarannya) itu paling kecil," ungkapnya.

 

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, Komisi X DPR RI akan terus memperhatikan kondisi perpustakaan-perpustakaan yang ada di seluruh kabupaten. Komisi X DPR RI juga akan memperjuangkan agar ada rekrutmen bidang perpustakaan, agar ketersediaan SDM-nya juga memadai. “Kalau SDM-nya berkualitas dan professional, maka output-nya juga akan lebih maksimal," tandas Ayub.

 

Seperti diketahui, selama ini pengelolaan Perpustakaan Desa (Perpusdes) masih dilakukan oleh relawan saja. “Oleh karenanya, diperlukan SDM yang memiliki kemampuan yang baik untuk menjadi pengelola Perpusdes tersebut. Bukan seperti yang selama ini yang ada, dimana tugas pengelolaan Perpusdes merupakan kerja rangkap dari perangkat desa,” tandas legislator dapil Jawa Timur itu. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Serapan Lapangan Kerja SMK Minim
27-01-2020 / KOMISI X
Serapan lapangan kerja untuk para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternyata masih sangat minim. Data menunjukkan serapan tenaga kerja SMK...
PNFI Harus Diprioritaskan di Daerah Kepulauan
27-01-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin menegaskan bahwa Pendidikan Non Formal-Informal (PNFI) harus dijadikan prioritas utama di daerah-daerah kepulauan....
PNFI Berperan dalam Pembangunan Pendidikan di Indonesia
27-01-2020 / KOMISI X
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi...
PNFI Penggerak Ekonomi Masyarakat
24-01-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memastikan, pihaknya akan terus mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengarusutamakan...