Pemerintah Didorong Bentuk Sistem Big Data Musik

11-03-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah. Foto: Oji/rni

 

 

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah meminta pemerintah serius membenahi sektor musik di Indonesia. Peringatan Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tanggal 09 Maret itu jangan sekadar seremoni tanpa substansi perbaikan. 

 

Anang mengatakan peringatan hari musik di tahun kelima pemerintahan Joko Widodo semestinya dijadikan momentum penting untuk pembenahan di sektor musik secara fundamental. “Sampai saat ini, republik ini belum memiliki data direktori lagu-lagu baik tradisional maupin modern. Ini miris dan menyedihkan," kata Anang dalam rilisnya kepada Parlementaria, Sabtu (09/3/2019). 

 

Politisi PAN ini melanjutkan, semestinya pemerintah dapat menjadikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pintu masuk perubahan fundamental di sektor musik. "Eksistensi LMKN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dijadikan embrio untuk pendataan lagu-lagu di Indonesia," tambah Anang. 

 

Anang menyebutkan dibutuhkan terobosan besar untuk memulai langkah penting dalam pendataan lagu di Indonesia. "Misalnya, dengan menyiapkan sistem berbasis informasi teknologi untuk mendata seluruh lagu-lagu di Indonesia," tambah Anang. 

 

Legislator dapil Jawa Timur itu menyebutkan data tersebut menjadi kunci untuk penegakan hak cipta dan hak terkait bagi ekosistem musik. "Jika data lagu rapih dan terkonsolidasi dengan baik, maka langkah awal untuk menegakkan hak cipta dimulai," tambah Anang. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggaran Pariwisata Harus Garap Pasar Domestik
04-07-2020 / KOMISI X
Anggaran sektor pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus diupayakan mampu menggarap wisatawan pasar domestik atau wisatawan nusantara...
Komisi X DPR Kembali Bahas Anggaran Kemenparekraf
03-07-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI kembali melanjutkan pembahasan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk RAPBN Tahun 2021. Salah satu...
Komisi X Desak Kemendikbud Selesaikan Peta Pendidikan 2020-2035
02-07-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI agar menyelesaikan dan menerbitkan peta jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035...
Pemprov DKI Jakarta Lakukan Kesalahan Dalam PPDB
30-06-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama...