Negara Harus Hadir Lindungi Anak Terlantar

13-03-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat melakukan peninjauan ke Panti Pelayanan Sosial Anak "Mandiri" di Semarang,  Jawa Tengah bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI. Foto: Ane/rni

 

Permasalahan anak terlantar dan anak bermasalah memerlukan perhatian khusus dari negara, mengingat tingkat kriminalitas yang melibatkan anak mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karenanya, negara harus hadir memberikan perlindungan bagi anak terlantar.

 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily di sela-sela peninjauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Panti Pelayanan Sosial Anak "Mandiri" di Semarang,  Jawa Tengah, Selasa (12/3/2019). Peninjauan tersebut dalam rangka mengawasi program rehabilitasi sosial.

 

“Dalam konstitusi kita jelas dikatakan bahwa anak yang bisa diawasi keluarganya adalah tanggung jawab negara. Apalagi anak-anak yang tidak ada didalam asuhan keluarganya,  negara harus hadir memberikan pelayanan kepada mereka,” papar Ace.

 

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, pemerintah perlu menyadari anak terlantar perlu mendapatkan perlindungan selayaknya anak normal. Sebab, tak jarang anak terlantar rentan menjadi korban kekerasan seksual, akibat kurangnya pengawasan dari orang dewasa dan faktor ekonomi.

 

Sebelumnya, Kementerian Sosial RI mengklaim bahwa jumlah anak terlantar setiap tahunnya menurun. Misalnya pada tahun 2015, dari 33.400 anak menurun menjadi 20.719 anak pada 2016 dan kemudian turun lagi menjadi 16.416 anak pada tahun 2017. Namun, jumlah tersebut dinilai masih tinggi.

 

Menurut Ace, untuk mencapai Indonesia Bebas Anak Jalanan seperti yang dicanangkan Kemensos RI pada tahun 2016, maka pemerintah juga perlu mengidentifikasi akar permasalahan sosial tersebut. “Jika tidak bisa diselesaikan melalui ketahanan keluarga, maka harus memberikan pelayanan kepada mereka dan mereka harus direhabilitasi secara sosial," sambungnya.

 

Legislator dapil Banten itu menambahkan, secara umum permasalahan anak juga banyak ditemui di kota-kota besar karenanya Panti Sosial Anak (PSA) dalam melakukan pengawasan serta rehabilitasi bagi anak terlantar perlu meningkatkan sarana dan prasarananya, sehingga anak bisa mendapatkan keterampilan yang khusus untuk menunjang kehidupan mereka. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Prihatin MCK Tak Jadi Prioritas Bantuan pada Korban Bencana
13-03-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo menyampaikan keprihatinannya atas temuan saat dirinya melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi...
Setop Penggunaan Label Negatif Pada Anak
13-03-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Sarawasti Dhirakanya Djojohadikusumo menyanyangkan masih adanya penggunaan atau labelling berkonotasi negatif seperti "anak remaja...
Negara Harus Hadir Lindungi Anak Terlantar
13-03-2019 / KOMISI VIII
Permasalahan anak terlantar dan anak bermasalah memerlukan perhatian khusus dari negara, mengingat tingkat kriminalitas yang melibatkan anak mengalami peningkatan baik...
Komisi VIII Terima Audiensi CPNS Kemenag Jatim
12-03-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menerima kunjungan audiensi Forum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2 Kementerian Agama Jawa Timur yang hingga...