Komisi IX Apresiasi Program 3R Kemenaker

13-03-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Budi Yuwono aat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Foto: Andri/rni

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Budi Yuwono mengapresiasi pogram Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding atau 3R terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) yang  dirintis Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui program itu, alat pelatihan, kurikulum dan fasilitas pelatihan kerja terus dibenahi dengan peralatan modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri saat ini.

 

“Dengan program reorientasi, revitalisasi dan rebranding, ini akan mengubah persepsi dan paradigma masyarakat terhadap keberadaan BLK yang selama ini kurang mendapat perhatian,” kata Budi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/03/2019).

 

Menurut legislator PDI-Perjuangan ini, untuk memperkuat dan memperbanyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berdaya saing serta mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka pelatihan di BLK juga harus dilakukan secara massif dan menampung lebih banyak peserta pelatihan kerja.

 

“Kita ingin agar pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh BLK harus memiliki kesesuaian atau link and match dengan kebutuhan dunia industri, dan dunia kerja yang kian dinamis. Sehingga lulusannya cepat terserap, bekerja atau berwirausaha,” harap Budi.

 

Tidak hanya itu, Budi juga meminta kepada pemerintah agar terus mendorong partisipasi aktif dari kalangan swasta dan pemerintah daerah untuk berinventasi dan bekerja sama mengembangkan pelatihan kerja yang dilakukan BLK di seluruh Indonesia.

 

Dengan demikian, BLK memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas pekerja Indonesia, yang juga mendukung peningkatan produktivitas usaha di perusahaan. BLK juga harus memiliki standarisasi yang akurat dan komprehensif. Harus ada kesesuaian dan kesinambungan standar pelatihan kerja, baik di daerah maupun nasional.

 

Lebih lanjut ia menambahkan, selain pelatihan yang dilakukan di BLK, pelatihan kerja atau profesi yang dilakukan oleh lembaga atau institusi maupun oleh perusahaan juga harus menerapkan hal yang sama. “Kesesuaian antara pelatihan kerja dan lapangan kerja harus ada untuk membantu penyerapan tenaga kerja,” tandas legislator dapil Jawa Timur VI itu. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Pantau Kampung KB di Makassar
22-03-2019 / KOMISI IX
Kampung Keluarga Berencana (KB) yang merupakan salah satu program baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan. Komisi IX DPR RI pun...
Posyandu Keluarga Harus Disertai Tenaga Penyuluh
21-03-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso menekankan posyandu keluarga yang digalakkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) haruslah disertai...
Stunting Erat Kaitan Dengan Pola Hidup
20-03-2019 / KOMISI IX
Stunting merupakan sebuah kondisi tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Saat ini, stunting tidak hanya...
Anggaran BPOM Masih Minim
20-03-2019 / KOMISI IX
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebenarnya memilikI fungsi dan tugas yang sangat besar, namun untuk melaksanakan fungsi dan...