BPJS Ketenagakerjaan Harus Perbanyak Sosialisasi Kepada Nelayan

13-03-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan, BPJS Ketenagakerjaan, serta himpunan dan asosiasi  persatuan nelayan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di Medan. Foto: Azka/rni

 

BPJS Ketenagakerjaan harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya nelayan, bahwa perlindungan ketenagakerjaan sangat penting untuk mereka. Selama ini, sosialisasi itu belum maksimal kepada para nelayan. Akibatnya, banyak yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, malah ada beberapa yang justru menjadi peserta asuransi swasta dan BUMN, yang dianggap mereka lebih murah atau lebih cocok.

 

Hal tersebut di sampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan, BPJS Ketenagakerjaan, serta himpunan dan asosiasi  persatuan nelayan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di Medan, Sumut, Selasa (12/3/2019).

 

Ali mengatakan, agar para nelayan ikut serta dalam jaminan perlindungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan harus lebih banyak mensosialisasikannya ke mereka. “Harus bisa menjelaskan manfaat-manfaat apa saja yang didapat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik selama masa kerja, dan juga di hari tuanya,” dorong Ali.

 

Legislator Partai Nasdem ini pun meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan harus bisa lebih banyak meng-cover perlindungan terhadap para peserta dibanding fasilitas yang diberikan asuransi-asuransi swasta. “Jangan hanya itu-itu saja. Kalau hanya itu-itu saja kesejahteraan mereka susah untuk bisa terlindungi,” ungkapnya

 

Ali menjelaskan, para nelayan lebih memilih asuransi swasta karena memang manfaatnya yang sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi lebih murah pembayaran kepesertaannya. “Pada prinsipnya, Dinas Ketenagakerjaan yang utama untuk meng-cover,. Karena perlindungan pekerja itu ada di undang-undang, utamanya harus BPJS yang meng-cover," katanya.

 

Legislator dapil Jawa Tengah II itu berharap ke depan BPJS Ketenagakerjaan bisa meng-cover seluruh pekerja di seluruh wilayah Indonesia. “Kalau sosialisasi bagus, mereka pasti akan ikut kepesertaannya. Komisi IX terus mendorong BPJS untuk bisa memaksimalkan ini,” komitmen Ali. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Pantau Kampung KB di Makassar
22-03-2019 / KOMISI IX
Kampung Keluarga Berencana (KB) yang merupakan salah satu program baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan. Komisi IX DPR RI pun...
Posyandu Keluarga Harus Disertai Tenaga Penyuluh
21-03-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso menekankan posyandu keluarga yang digalakkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) haruslah disertai...
Stunting Erat Kaitan Dengan Pola Hidup
20-03-2019 / KOMISI IX
Stunting merupakan sebuah kondisi tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Saat ini, stunting tidak hanya...
Anggaran BPOM Masih Minim
20-03-2019 / KOMISI IX
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebenarnya memilikI fungsi dan tugas yang sangat besar, namun untuk melaksanakan fungsi dan...