Setop Penggunaan Label Negatif Pada Anak

13-03-2019 / KOMISI VIII

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI mengunjungi Panti Pelayanan Sosial Anak "Mandiri" Semarang,  Jawa Tengah. Foto: Ane/rni

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Sarawasti Dhirakanya Djojohadikusumo menyanyangkan masih adanya penggunaan atau labelling berkonotasi negatif seperti "anak remaja nakal", "anak jalanan" dan "anak cacat" pada anak bermasalah, anak yang terlantar dan anak disabilitas. Pasalnya, labelling tersebut akan berpengaruh pada pikiran bawa sadar yang diterima anak dari lingkungannya.

 

“Tidak ada anak yang anak dilahirkan nakal, saya yakin kita semua sepakat. Kita harus satu pandangan terlebih dahulu bagaimana anak seperti itu seringkali kan bukan karena kesalahannya sendiri,  tetapi karena salah bimbingan atau orang tuanya tidak ada," ungkap Sara, sapaan akrabnya di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Panti Pelayanan Sosial Anak "Mandiri" Semarang,  Jawa Tengah, Selasa (12/03/2019).

 

Politisi F-Gerindra ini menuturkan, masih sering ditemukan penggunaan label negatif pada anak di lingkungan masyarakat. Padahal, labelling negatif tidak akan meningkatkan semangat dari anak tersebut, sebaliknya akan menyurutkan semangat mereka. “Karena belum apa-apa sudah langsung dilabel atau dicap sebagai anak nakal. Label itu seperti stempel tidak gampang seseorang melepaskan itu, padahal ini adalah hasil," paparnya.

 

Dalam hal ini, adanya perbuatan menyimpang dari anak juga disebabkan kurangnya pendidikan yang memadai serta pengawasan orang dewasa. Sehingga diperlukan perubahan paradigma dimana perspektif anak sebagai korban semestinya dikedepankan sehingga sejalan dengan paradigma pendidikan inklusif.

 

“Karena itu harus ada training dan peningkatan kualitas dari semua aparat, baik dari PNS dan pengurus yang bekerja di lembaga yang terkait dengan anak. Jadi,  memang harus ada upaya dari atas dan ini lintas sektoral, sehingga tidak ada lagi penggunaan labelling itu,” jelas Sara.

 

Legislator dapil Jawa Tengah IV ini juga menambahkan,  negara sebagai wali bagi anak yang terlantar dan anak bermasalah perlu memikirkan bagaimana cara menciptakan suatu kemandirian bagi mereka. Adanya upaya paska binaan atau rehabilitasi, sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

 

“Kita harus mengubah mindset kita dari pencari pekerjaan menjadi penciptaan lapangan pekerjaan, paradigma ini yang harus diubah. Sebab itu,  kenapa tidak ada koordinasi yang baik antar lembaga seperti UMKM bekerjasama dengan Kementerian Sosial, sehingga pada saat mereka keluar dapat membuka usaha kecil," tandasnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jemaah Haji Lansia Perlu Perhatian
10-07-2019 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, terdapat lebih dari 4200 petugas Haji yang akan memberikan layanan dalam...
Guru Madrasah Harus Berkualitas
04-07-2019 / KOMISI VIII
Era digital dan Revolusi Industri 4.0 menuntut seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersiap menghadapinya. Tak terkecuali pelajar madrasah, yang harus...
Kuota Haji Ditambah, TPHD Harus Bekerja Lebih Keras
03-07-2019 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengingatkan peran Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) untuk bisa bekerja lebih keras, bertanggung...
PKH Harus Tepat Sasaran
03-07-2019 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengingatkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang...