PT. Phapros Diharapkan Perkuat BUMN Farmasi

14-03-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Phapros, di Semarang, Jawa Tengah. Foto: Surya/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng menilai, bergabungnya PT. Phapros ke PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma, dan PT. Indo Farma, bisa membuat BUMN farmasi semakin kuat dan marketshare-nya semakin baik. Diharapkan, BUMN farmasi ini tidak semata-mata mementingkan bisnis, namun juga berperan sebagai agen pembangunan. Sehingga, bila BUMN farmasi memberikan produk terbaiknya dan mampu bersaing dengan farmasi swasta, program-program pelayanan kesehatan kepada rakyat dapat terlayani dengan baik.

 

“PT. Phapros termasuk industri unggulan di bidang farmasi yang perlu mendapatkan perhatian Komisi VI DPR RI, agar nantinya kemandirian industri farmasi kita tidak tergantung dari asing. Selain itu dapat memberikan nilai tambah, khususnya harga obat-obatan ke konsumen bisa terjangkau, serta bisa memproduksi sendiri bahan-bahan farmasi dengan paten,” ujar Martri di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Phapros, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/3/2019).

 

Kunspek Komisi VI DPR RI  ke PT. Phapros ini membahas terkait investasi dan minat pembelian saham PT. Phapros oleh PT. Kimia Farma. Investasi pada PT. Phapros dalam bentuk aliansi strategis melalui pengambilalihan/pembelian atas seluruh saham yang dimiliki PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI), sebagai pemilik mayoritas saham PT. Phapros.

 

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah melalui BUMN yang mencanangkan pembentukan holding BUMN farmasi. Diharapkan, dengan holding BUMN farmasi itu, perusahaan farmasi yang tergabung di dalamnya akan lebih fokus, lebih efisien, pengadaan bahan baku bisa lebih murah, serta ketersediaan dan harga obat di masyarakat dapat terkendali. Martri menambahkan, proses holding perusahaan farmasi di Kementerian BUMN ini turut menjadi perhatian khusus Komisi VI DPR RI. (soe/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kementerian Didorong Berikan Pemasukan Devisa
18-06-2019 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menegaskan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mampu menghadirkan pemasukan devisa yang tepat dan...
Komisi VI Setujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN
17-06-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Tahun Anggaran 2020 dan realisasi...
Kenaikan Harga Sembako Dinilai Masih Wajar
31-05-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani mendapatkan informasi, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, beberapa harga kebutuhan pokok mengalami...
Harga Ketersediaan Bahan Pokok di Bandung Belum Stabil
28-05-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa harga ketersediaan bahan pokok di Bandung masih dalam kondisi yang tidak...