Infrastruktur Jalan Nasional di Kabupaten Tangerang Sangat Minim

14-03-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban. Foto: Jaka/rni

 

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban menyayangkan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dikelola pemerintah pusat sangat minim. Ia mencatat, jalan nasional di Kabupaten Tangerang hanya sekitar 27 kilometer, sedangkan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya 10,5 km. Ia menyarankan, beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diubah statusnya menjadi jalan nasional.

 

“Kita mau angkat beberapa ruas jalan statusnya menjadi jalan nasional, apakah itu Kawasan Strategis Nasional (KSN) atau  Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengapa demikian,  karena anggaran provinsi sangat minim. Dengan diangkat statusnya pembangunan jalan, maka menjadi domain pusat,” ujar Sahat usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Bupati Tangerang, di Banten, Selasa (12/3/2019).

 

Politisi F-Nasdem itu menilai, karena Kabupaten Tangerang ini sebagai penyangga ibukota, seharusnya infrastruktur ini menjadi skala prioritas. “Inilah menjadi salah satu alasan kenapa saya sampai pindah dapil dari Sumatera Utara ke Kabupaten Tangerang, ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat di sini,” pungkasnya.

 

Selain itu, legislator yang saat ini masih berasal dari dapil Sumut ini juga menyoroti tentang regulasi pengelolaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait situs-situs seperti rawa, danau dan lainnya. Pasalnya, belum ada penyerahan situs di daerah Tangerang Raya oleh pemerintah pusat.

 

“Sampai sekarang setahu saya belum ada yang dikelola, malah diambil alih oleh para pengembang, tanpa ada pemberian yang jelas dari pemerintah. Demi masa depan jangka panjang, menurut saya ini sudah mendesak untuk dilakukan pengembangan situs-situs yang ada,” tekan Sahat.

 

Ditambahkannya, perbaikan dan pengembangan diperlukan karena situs-situs itu sudah menjadi kehidupan banyak orang di sana. “Kita buat menjadi seperti wisata lokal. Coba bayangkan sekarang di Tangerang Raya ada  46 titik. Kenapa tidak orang-orang diarahkan berwisata ke sini daripada wisata ke Puncak mengalami kemacetan,” saran Sahat. (jk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BWS Kalimantan III Disarankan Bangun Kolam Retensi untuk Atasi Banjir
25-01-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyarankan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III agar membangun kolam retensi untuk menggantikan...
Kaji Ulang Tata Ruang Pengendalian Banjir Samarinda
25-01-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan agar Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengkaji ulang tentang tata...
Komisi V Terima Keluhan Minimnya Air Bersih di Sekitar Bendungan Ciawi
24-01-2020 / KOMISI V
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendapati keluhan terkait minimnya air bersihdari masyarakat sekitar pembangunan proyek Bendungan Ciawi,...
Syahrul Aidi Dukung Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Riau
24-01-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Riau. Menurutnya, sudah sepantasnya Riau...