Infrastruktur Jalan Nasional di Kabupaten Tangerang Sangat Minim

14-03-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban. Foto: Jaka/rni

 

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban menyayangkan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dikelola pemerintah pusat sangat minim. Ia mencatat, jalan nasional di Kabupaten Tangerang hanya sekitar 27 kilometer, sedangkan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya 10,5 km. Ia menyarankan, beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diubah statusnya menjadi jalan nasional.

 

“Kita mau angkat beberapa ruas jalan statusnya menjadi jalan nasional, apakah itu Kawasan Strategis Nasional (KSN) atau  Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengapa demikian,  karena anggaran provinsi sangat minim. Dengan diangkat statusnya pembangunan jalan, maka menjadi domain pusat,” ujar Sahat usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Bupati Tangerang, di Banten, Selasa (12/3/2019).

 

Politisi F-Nasdem itu menilai, karena Kabupaten Tangerang ini sebagai penyangga ibukota, seharusnya infrastruktur ini menjadi skala prioritas. “Inilah menjadi salah satu alasan kenapa saya sampai pindah dapil dari Sumatera Utara ke Kabupaten Tangerang, ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat di sini,” pungkasnya.

 

Selain itu, legislator yang saat ini masih berasal dari dapil Sumut ini juga menyoroti tentang regulasi pengelolaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait situs-situs seperti rawa, danau dan lainnya. Pasalnya, belum ada penyerahan situs di daerah Tangerang Raya oleh pemerintah pusat.

 

“Sampai sekarang setahu saya belum ada yang dikelola, malah diambil alih oleh para pengembang, tanpa ada pemberian yang jelas dari pemerintah. Demi masa depan jangka panjang, menurut saya ini sudah mendesak untuk dilakukan pengembangan situs-situs yang ada,” tekan Sahat.

 

Ditambahkannya, perbaikan dan pengembangan diperlukan karena situs-situs itu sudah menjadi kehidupan banyak orang di sana. “Kita buat menjadi seperti wisata lokal. Coba bayangkan sekarang di Tangerang Raya ada  46 titik. Kenapa tidak orang-orang diarahkan berwisata ke sini daripada wisata ke Puncak mengalami kemacetan,” saran Sahat. (jk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Usul Rapat Lintas Komisi Bahas Penanganan Bencana
23-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan adanya rapat lintas komisi membahas secara spesifik penanganan bencana yang terjadi di...
Legislator Ingatkan BMKG Lebih Akurat dalam Prakiraan Cuaca
22-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk bisa lebih memberikan informasi prakiraan...
Anggota DPR Apresiasi Kemenhub Revitalisasi Jalur Kereta Api
22-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merevitalisasi jalur kereta api (KA) Ciranjang-Cipatat, Jawa Barat,...
Pengelolaan Bekas Stasiun Ponorogo Diminta Kembali ke Pemkab
20-09-2020 / KOMISI V
Stasiun Ponorogo sudah lama tidak aktif. Bahkan, kini stasiun itu dimanfaatkan sebagai pasar. Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni...