Penyerapan Tenaga Kerja Asli Karawang Jadi Percontohan Daerah Lain

15-03-2019 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saatmemimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Bupati Karawang beserta jajaran. Foto: Puntho/rni

 

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai ide program kerja sama dengan setiap perusahaan yang mendirikan usahanya di wilayah Karawang. Ide tersebut berupa minimum 60 persen seluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karawang,  harus menerima lulusan SMK di Karawang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Menurutnya, program penyerapan tenaga kerja asli dari Karawang, bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.

 

“Sekarang lulusan itu, di samping siap pakai, juga betul-betul bisa diterima di perusahaan yang ada di Karawang.  Ada satu statement yang bagus sekali, bahwa minimum 60 persen seluruh perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kabupaten Karawang harus menerima lulusan SMK dari Karawang ini,” ujar Djoko usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Bupati Karawang beserta jajaran di Gedung Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019).

 

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa ide program tersebut bisa menjadi role model untuk berbagai daerah lainnya. Kabupaten atau kota lain yang ada di Indonesia, dapat mencontoh program seperti yang ada di Karawang ini, untuk betul-betul bisa menampung tenaga kerja yang ada, dengan menyerap putra-putri asli di daerahnya.

 

“Ini merupakan satu gebrakan yang luar biasa dari Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Kerja sama antara perusahaan besar yang ada di Karawang dengan berbagai SMK yang ada di wilayah ini dapat langsung bekerja, bahkan sebelum lulus, siswa-siswi SMK tersebut bisa mengikuti program latihan kerja di masing-masing perusahaan itu,” tandas Djoko.

 

Selain itu, untuk mengatasi masalah ketersediaan fasilitas internet, Djoko menyebut bahwa Komisi X DPR RI sebelumnya juga sudah melakukan pembicaraan dengan pihak PT. Telkom. Komisi X DPR RI meminta PT. Telkom untuk terlibat dalam mempersiapkan daerah-daerah yang mengalami kendala blank spot pada layanan internet.

 

“Pembicaraan dengan pihak Telkom tersebut bertujuan agar kendala layanan internet dapat ter-cover. Jadi, pada saat pelaksanaan UNBK nantinya tidak ada lagi keraguan kendala mengenai masalah internet. Mudah-mudahan, setiap kendala yang masih ada betul-betul bisa teratasi tujuan ke depan, sehingga dalam rangka pelaksanaan UNBK pada bulan April mendatang dapat terlaksana dengan baik,” tutup legislator dapil Jawa Tengah itu. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU Sisdiknas Harus Menjawab Isu Mendasar
05-12-2019 / KOMISI X
Revisi UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diinisiasi Komisi X DPR RI diharapakan menjawan berbagai isu penting dan...
Guru Perlu Terus Berinovasi di Era Teknologi
03-12-2019 / KOMISI X
Perkembangan era teknologi dan mudahnya mengakses informasi seperti saat ini, seoarang guru harus melakukan peka terhadap perkembangan yang mempengaruhi proses...
Pramuka Harus Direvitalisasi
03-12-2019 / KOMISI X
Desakan untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka terus disuarakan agar menarik minat kaum milenial. Banyak bagian yang harus direvitalisasi oleh Kwartir Nasional...
Revitalisasi Pramuka Tingkatkan Minat Anak
02-12-2019 / KOMISI X
Revitalisasi Pramuka penting dilakukan untuk meningkatkan minat anak-anak sekolah bahkan kaum muda untuk bergabung dengan Pramuka. Ada yang hilang dari...