Program Sekolah Adiwiyata Patut Terus Dikembangkan

18-03-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ratieh Sanggarwaty. Ratieh saat meninjau persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ke SMP Negeri 3 Subang, Jawa Barat. Foto: Erlangga/rni

 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Subang yang menerapkan program Sekolah Adiwiyata atau sekolah berlatar belakang berbudaya lingkungan mendapat acungan jempol dari Anggota Komisi X DPR RI Ratieh Sanggarwaty. Ratieh menilai sekolah dengan program seperti ini patut terus dikembangkan potensinya, karena dapat memberi ketenangan bagi siswa dalam proses kegiatan belajar.

 

Dalam kesempatan meninjau persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ke SMP Negeri 3 Subang, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019), Ratieh mengaku sangat takjub melihat tingkat kebahagiaan para siswa yang secara aktif dianggapnya dapat mengeluarkan ekspresi terbaik ketika beraktivitas. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran kepala sekolah serta peran guru dalam mengajar yang tentunya dapat mengeluarkan potensi terbaik anak didik mereka.

 

“Itu luar biasa karena saya lihat kepala sekolahnya kreatif, guru-gurunya menunjang kreativitas kepala sekolahnya. Sehingga anak-anaknya terlihat sangat gembira seperti yang tadi kita saksikan bersama bagaimana ekspresi kegembiraan mereka. Karena sebenarnya di dalam proses diajar dan mengajar itu membutuhkan kegembiraan murid, supaya segala proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,” ujar Ratieh.

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut berharap, hal ini juga dapat membawa angin positif ketika para peserta didik di SMPN 3 Subang ini dapat mengikuti UNBK dengan rasa gembira dan tentunya berhasil mendapatkan hasil yang positif. Untuk itu ia menginginkan agar tingkat kehadiran aparat keamanan dalam pelaksanaan UNBK nanti dapat dilonggarkan, supaya tidak menimbulkan stigma negatif kepada siswa, sehingga justru menimbulkan stres.

 

“Tentu saja memang keceriaan ketenangan sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Maka disampaikan saat pertemuan, jangan lagi pengawasan ataupun penjaga ketertibannya, sampai polisi pun datang. Itu tidak perlu, karena dapat memberikan tekanan berlebih. Bahkan membuat orang jadi senewen, dan tidak bisa menangani ujiannya dengan baik,” tambah Ratieh.

 

Politisi Dapil Jawa Barat IX ini berharap agar SMPN 3 Subang dapat menjadi percontohan bagi sekolah lain di Kabupaten Subang, maupun daerah lain dalam menerapkan program sekolah Adiwiyata atau berkonsep lingkungan hidup. Sebab program ini menurutnya telah terbukti mampu membangun karakter generasi bangsa sehingga berpengaruh positif bagi Indonesia ke depannya.

 

“Saya rasa SMPN 3 Subang bisa menjadi acuan bagi SMP-SMP seluruh indonesia, karena dengan kreativitas mereka serta moto cantik, cerdas, amanah, nyaman, tertib, inovatif, serta kreatif. Jadi dengan cantiknya itu mereka bisa berkreasi apa saja. Yang paling penting adalah siswa menjadi senang dan nyaman belajar,” tukas Ratieh.

 

Sekolah berbasis pendidikan lingkungan hidup pertama kali dicetuskan tahun 1975 oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, yang sekarang menjadi UNJ. Kemudian oleb pemerintah terus digodok dan dikembangkan, sampai pada 2006 Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) memprogramkan pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Ekraf Sepakat Dibahas di Rapat Paripurna
24-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI bersama dengan pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke tingkat...
Komisi X Terima Audiensi Mahasiswa Kedokteran
23-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menerima kunjungan audiensi Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara dan Pergerakan Doktor Indonesia terkait permasalahan yang dihadapi mahasiswa...
Komisi X Minta Menpora Ikuti Proses Hukum
19-09-2019 / KOMISI X
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait...
Komisi X Kritisi Permohonan Penyesuaian Anggaran Kemenpora
17-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mengkritisi permohonan penyesuaian anggaran antar program dan fungsi sebesar Rp 20 miliar yang diajukan oleh Kementerian...