Permasalahan Klasik UNBK Masih Belum Terselesaikan

18-03-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. Foto: Erman/rni

 

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP dan SMA sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini permasalahan klasik seperti kurangnya peralatan serta kendala seperti jaringan listrik, jaringan listrik serta server down masih terus menghantui setiap kali UNBK akan dilaksanakan.

 

Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan pelaksanaan UNBK 2019 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019), Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus hadir bersama dengan pihak sekolah untuk turut mensukseskan UNBK.

 

“Kalau kita ingin menetapkan UNBK ini sebagai salah satu cara untuk evaluasi pendidikan, maka sejak jauh-jauh hari MoU (Memorandum of Understanding) dengan provider seperti PT. Telkom dan PLN itu semua sudah memikirkan ke satu jalan,” tegas Ledia di sela-sela meninjau kesiapan UNBK.

 

Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan UNBK. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa jaringan listrik yang disiapkan PLN berjalan dengan baik. Begitupula provider penyedia jaringan internet harus upgrade pelayanan dan kecepatan, agar ketika digunakan serentak, server tidak down.

 

“Bukan cuma cerita di Purwakarta, ini berkali-kali juga terjadi di daerah lain karena ketidaksiapan. Makanya perlu pembagian kemudian kekuatan bandwidth-nya. Pemerintah pusat tugasnya memastikan bahwa nanti operator provider dan segala macamnya harus siap dan lengkap,” pinta legislator dapil Jawa Barat I itu.

 

Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi pendidikan secara keseluruhan, baik itu sekolah, guru, siswa serta sistem pembelajaran. Dalam mengevaluasi siswa, Ledia berpesan agar yang dievaluasi adalah apa yang sudah disampaikan, bukan yang belum tersampaikan. “Ini yang menjadi bagian yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mengintegrasi sistemnya, persepsinya juga sudut pandangnya,” tandasnya.

 

Ketika mengevaluasi sekolah, bisa dicermati dari iklim belajar yang membuat pelajar betah menggali pelajaran lebih dalam lagi. “Nah ini yang masih belum disadari oleh semua. Jadi ini PR (pekerjaan rumah) besar sebenarnya adalah membangun kesadaran bahwa UN ini adalah evaluasi sistem keseluruhan dari sistem pembelajarannya,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Ekraf Sepakat Dibahas di Rapat Paripurna
24-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI bersama dengan pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke tingkat...
Komisi X Terima Audiensi Mahasiswa Kedokteran
23-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menerima kunjungan audiensi Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara dan Pergerakan Doktor Indonesia terkait permasalahan yang dihadapi mahasiswa...
Komisi X Minta Menpora Ikuti Proses Hukum
19-09-2019 / KOMISI X
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait...
Komisi X Kritisi Permohonan Penyesuaian Anggaran Kemenpora
17-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mengkritisi permohonan penyesuaian anggaran antar program dan fungsi sebesar Rp 20 miliar yang diajukan oleh Kementerian...