Dana Desa Harus Tepat Sasaran

18-03-2019 / B.A.K.N.

Suasana Rapat Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perwakilan Kementerian Keuangan, LKPP dan BKPP. Foto: Azka/rni

 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa yang sudah bergulir dalam beberapa tahun terakhir ini. Tentunya dengan maksud agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

 

Karenanya, pada Senin, (18/03/2019), BAKN DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perwakilan Kementerian Keuangan, LKPP dan BKPP, guna membahas sejumlah isu terkini terkait Dana Desa.

 

Dalam raker tersebut, Anggota BAKN DPR RI Achmad Hatari mendorong pemerintah agar Dana Desa dapat diarahkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana umum di masyarakat pedesaan. Bukan untuk kepentingan seperti renovasi kantor desa atau kepentingan politik lain.

 

“Jadi mekanisme Dana Desa perlu diarahkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana, dengan harapan dapat memacu produktivitas desa serta persaingan dan kemandirian ekonomi desa,” ungkap Hatari di sela-sela raker yang digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

 

Hatari juga mengungkapkan, Dana Desa ini perlu ada pengawalan dari hulu hingga hilir. Pasalnya, sering ditemukan kekurangpahaman masyarakat desa terhadap pengelolaan Dana Desa. Ia pun mendorong sosialisasi Dana Desa untuk dapat terus ditingkatkan.

 

“Jadi kesimpulan saya adalah sosialisasi perlu dilaksanakan karena banyak yang belum paham apa-apa tentang Dana Desa,” sambung legislator Partai NasDem itu.

 

Hal senada juga diungkapkan Anggota BAKN DPR RI Junaidi Auly yang menuturkan bahwa kepala desa harus diajak untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting sebagai bekal agar Dana Desa dikelola secara inovasi dan seusuai dengan kebutuhan.

 

Pasalnya, tak jarang ditemui Dana Desa digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif. “Bagaimana jika kepala desa diajak untuk meningkatkan kreatifitas. Sehingga potensi desa yang ada, atau BUMDes itu betul-betul efektif dan menghasilkan,” ungkap legislator PKS itu.

 

Terhadap masukan yang disampaikan Anggota BAKN DPR RI ini akan menjadi catatan bagi pelaksanaan Dana Desa dikemudian hari. Secara prinsip DPR RI akan terus mendorong implementasi Dana Desa yang tepat sasaran, akuntabel dan bermanfaat jangka panjang. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia
17-06-2020 / B.A.K.N.
Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk...
Rai Wirajaya Gantikan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua BAKN
06-04-2020 / B.A.K.N.
I Gusti Agung Rai Wirajaya ditetapkan sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI Periode 2019-2024 menggantikan Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Penetapan...
BAKN DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan APBN-Perubahan
01-04-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemerintah dalam menjaga...
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
18-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka...