Daya Beli Petani Sawit Menurun, BPDPKS Diminta Perbaiki Kinerja

20-03-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir Foto: Jaka/jk

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diharapkan memperbaiki kinerjanya, dengan membentuk panitia kerja (panja) bersama DPR RI. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Selatan menurun, artinya mereka pelan-pelan termarjinalkan menjadi orang yang daya belinya menurun. Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir mengapresiasi ajakan BPDPKS untuk hilirisasi industri, sehingga petani sawit bisa menjual produk dengan harga yang sudah terukur ke depannya.

 

“Karena ini menjadi keluhan-keluhan petani sawit yang tentunya menjadi konsen kita sebagai prioritas. Untuk diketahui, penduduk Sumsel ini 55 persen adalah petani, rata-rata terbesar menggunakan lahan sawit dan juga karet. Sehingga kalau kita perbaiki kinerja, maka nilai tukar petani di Sumatera Selatan tentu saja akan meningkat," kata Hafisz saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran BPDPKS di Palembang, Sumsel, Selasa (19/3/2019).

 

Menurut Legislator dapil Sumsel ini, produk kelapa sawit dari zaman belanda sampai kemerdekaan  hanya bisa menjual tandan buah segar sawit dan Crude Palm Oil (CPO) saja. Sementara di negara-negara maju sudah menjual kosmetik, padahal ini yang bisa melipatgandakan devisa bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, kelapa sawit menjadi penyumbang devisa kedua setelah minyak dan gas (migas).

 

“Tapi hari ini kita menyaksikan pariwisata naik ke posisi kedua penyumbang devisa terbesar di negara kita dan sawit turun ketiga. Hal ini juga tidak terlepas dari  Uni Eropa dan beberapa negara pengimpor kita yang melakukan penekanan, semacam kampanye lingkungan. Sehingga mereka menganggap sawit kita  belum memenuhi kriteria sebagai hasil pertanian yang berwawasan terhadap lingkungan,” pungkasnya.

 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, kehadiran BPDPKS dapat menghidupkan kembali industri persawitan. Walaupun ada rencana dari pemerintah meningkatkan bahan bakar biodisel B20 menjadi B30. Tentu ini perlu dipelajari, apakah tidak berbenturan dengan kondisi industri Indonesia saat ini yang masih menggunakan Euro 3.

 

“Saat ini mobil diesel kita itu masih Euro 3 dan Euro 4, sementara environment green sudah mengharuskan  Euro 5 dan Euro 6. Nah, apakah industri kita sudah siap untuk hal ini, itu juga akan dikaitkan kepada kesiapan pemerintah dan masyarakat,” ungkap Hafisz sembari menambahkan bahwa permasalahan ini harus dirapatkan secara lintas kementerian.

 

Maka dari itu, Komisi XI DPR RI akan mengundang dari 7 lintas instansi untuk disatukan pemikirannya jika ingin menuju Go Green. "Artinya ini harus disepakati oleh semua sektor.  Jangan nanti hanya di bidang transportasinya saja, tapi industri-industri yang pakai mesin genset dan lain sebagainya masih mengadopsi mesin yang lama, sehingga sia-sia kalau kemudian kita membuat greenfuel dan biodiesel,” tutupnya. (jk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Ajak Masyarakat Terapkan Nilai Luhur Pancasila
01-06-2020 / KOMISI XI
Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengajak seluruh warga negara...
Dialog dan Gotong Royong Jadi Refleksi Hari Lahir Pancasila
01-06-2020 / KOMISI XI
Dialog dan gotong royong jadi cermin hidup bangsa ini. Keduanya sekaligus menjadi refleksi Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1...
Anggota DPR Dorong Percepatan Realisasi Stimulus Penyelamatan Sektor UMKM
29-05-2020 / KOMISI XI
Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2020, Pemerintah telah mempersiapkan berbagai stimulus penyelamatan...
BI Disarankan Terbitkan Obligasi 'Zero Coupon'
29-05-2020 / KOMISI XI
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor fiskal, moneter, perbankan, dan sektor riil. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhunmenilai permasalahan...