PSBI Diharapkan Jaga Kestabilan Komoditas Barang

20-03-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan. Foto: Ria/jk

 

Bank Indonesia (BI) memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tergambar dalam kurs dan inflasi. Untuk menjaga inflasi di daerah, BI mengadakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Dimana dalam penyaluran PSBI tersebut,  BI  harus berperan menjaga kestabilan komoditas barang, terutama barang yang menjadi penyebab inflasi. 

 

Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat barang yang menjadi penyebab inflasi salah satunya adalah bawang merah. Untuk itu, BI berperan membina petani bawang merah guna menjaga kualitas dan produktivitas. Guna melihat dan mendengar secara langsung manfaat dari PSBI tersebut, Komisi XI DPR RI pun menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Solok, Sumbar.

 

Saat pertemuan dengan kelompok tani bawang merah di Solok, Selasa (19/3/2019), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan pihaknya mendapat empat temuan yang disampaikan kelompok bawang merah penerima PSBI. Temuan pertama soal harga yang cenderung turun saat panen. Kedua, soal produktifitas bawang merah.

 

“Satu kilo bibit dapat menghasilkan 8 kilogram hingga 15 kilogram bawang merah. Namun belum semua kelompok petani bawang merah mampu menghasilkan 15 kilogram. Untuk itu, kita mendorong pemda didampingi BI untuk meningkatkan produktifitas," jelas politisi Partai Demokrat itu.  

 

Temuan ketiga, persoalan pupuk subsidi yang terbatas, padahal kebutuhan masyarakat cukup banyak. Dan keempat, persoalan modal untuk mengembangkan kelompok tani tersebut. “Kalau memang kebutuhannya banyak, pemda sedari awal harus sudah menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Terkait modal, saya rasa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjad solusi,” imbuh Marwan.

 

Diakhir pertemuan, legislator dapil Lampung II itu mengatakan masukan yang diterima akan menjadi bahan diskusi dengan kementerian terkait, untuk dicarikan solusi terbaik agar komoditas tersuplai dengan baik, inflasi terkendali dan masyarakat bergairah menanam karena harga yang stabil. “Kami akan mengawal dan memperjuangkan apa yang disampaikan para kelompok tani ini,” komitmen Marwan.

 

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Admaizon menyampaikan, ketahanan pangan strategis diperlukan untuk memastikan kondisi pasokan komoditas pangan strategis terpenuhi di masyarakat. Beberapa komoditas pangan strategis di Sumbar tercermin melalui kontribusinya sebagai komoditas penyumbang inflasi, antara lain cabai, bawang merah, dan beras.

 

Khusus bawang merah, masih kata Admaizon, Sumbar sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Sumatera, memiliki peran strategis dalam memenuhi ketersediaan pasokan bawang merah. Baik di dalam Sumbar maupun daerah lain. 

 

Produksi bawang merah Kabupaten Solok Pada tahun 2016 tercatat sebsesar 59.045 ton dengan luas tanah 5.518 hektar. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan produksi bawang merah sebesar 82.685,2 ton dengan luas tanam 7.919 hektar.

 

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi (F-Golkar/Jawa Timur IV), Willgo Zainar (F-Gerindra/Nusa Tenggara Barat), Refrizal (F-PKS/Sumatera Barat), dan Anarulita Muchtar (F-NasDem/Bengkulu). (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
14-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap...
Komisi XI Pertanyakan Strategi BI Hadapi Krisis Ekonomi
12-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian mempertanyakan strategi Bank Indonesia (BI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tengah...
Pertumbuhan Ekonomi Masih Ditopang Komsumsi RT
08-11-2019 / KOMISI XI
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata masih ditopang konsumsi rumah tangga (RT). Tanpa konsumsi RT, angka pertumbuhan bisa merosot tajam. Dengan...
Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa
07-11-2019 / KOMISI XI
Keberadaan desa fiktif, atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI...