Implementasi PSBI Klaster Bawang Merah di Nganjuk Sangat Baik

20-03-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI M Sarmuji di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Foto: Dep/rni

 

Implementasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) klaster bawang merah di Kabupaten Nganjuk sudah berjalan dengan sangat baik, terutama pada produksi pasca panen. Problem yang dihadapi oleh masyarakat petani bawang merah di Nganjuk justru lebih banyak terjadi pada masa pasca panen. Demikian hal tersebut dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI M Sarmuji di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

 

“Pada saat panen raya harga cenderung turun, dan itu bisa diatasi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah dengan produksi pasca panen, yaitu memanfaatkan produksi bawang merah menjadi produk - produk yang tahan lama dan bisa dikonsumsi lebih luas diluar daerah masing - masing," ucap Sarmuji di Nganjuk, Jatim, Selasa (19/3/2019).

 

Seperti yang terlihat di lokasi pertemuan antara Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan petani bawang merah penerima PSBI, lanjutnya, ada kemasan olahan bawang merah goreng dan juga bawang merah oven. Langkah ini tentu sangat membantu petani,  yakni dapat meningkatkan nilai tambah dan menahan laju turunnya harga produksi sewaktu panen raya.

 

“BI seringkali dikaitkan dengan persoalan pengendalian inflasi, padahal kita maunya tidak hanya untuk pengendalian inflasi, tetapi dikaitkan juga dengan stabilitas harga, terutama pada stabilitas harga pasca panen, yakni dengan cara adanya produksi pasca panen," ujar legislator Fraksi Partai Golkar itu..

 

Ia mengatakan, pihaknya meminta pemangku kepentingan terkait dapat bersatu, seperti dalam hal pembangunan pergudangan yang canggih dan besar di sentra produksi bawang merah. "Dengan membuat gudang berukuran besar yang bisa menyimpan produkai bawang merah dalam jangka waktu yang cukup panjang, membuat para petani bawang merah tidak harus menjual barangnya secara tergesa-gesa saat barang itu melimpah disaat panen raya," kata Sarmuji.

 

Menurutnya, kalau hal tersebut bisa dilakukan maka akan sangat menolong sekali bagi petani. Dengan jangka waktu dua sampai tiga bulan ke depan, pasti harga komoditasnya bisa relatif stabil kembali dibandingkan pada waktu panen raya.

 

“Yang menjadi keluhan dari para petani adalah pada saat panen raya harga (bawang merah) jatuh. Di samping itu ada pula kendala-kendala rutin yang dipengaruhi oleh faktor alam, dimana pada waktu musim hujan, masa tanam lebih pendek dan jumlah hasil produksi petani  juga menurun," tandasnya.

 

Legislator dapil Jawa Timur VI itu menambahkan, Komisi XI DPR RI berharap agar pemerintah bisa melakukan stabilisasi harga bukan dalam rangka menjaga harga supaya murah untuk konsumen saja, tetapi juga dengan memperhatikan nasib petani.

 

“Stabilitas harganya harus diatas harga pokok produksi. Konsumen pasti menginginkan harga yang semurah mungkin, tetapi kita juga harus memikirkan nasib petani. Harga boleh saja turun, tetapi harus tetap diatas harga pokok produksi. Kita berharap agar BI dalam menyelesaikan suatu masalah tidak bersifat parsial saja, tetapi secara menyeluruh. Satu masalah utama bisa diatasi dengan kerangka kerja yang menyeluruh," tuturnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
14-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap...
Komisi XI Pertanyakan Strategi BI Hadapi Krisis Ekonomi
12-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian mempertanyakan strategi Bank Indonesia (BI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tengah...
Pertumbuhan Ekonomi Masih Ditopang Komsumsi RT
08-11-2019 / KOMISI XI
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata masih ditopang konsumsi rumah tangga (RT). Tanpa konsumsi RT, angka pertumbuhan bisa merosot tajam. Dengan...
Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa
07-11-2019 / KOMISI XI
Keberadaan desa fiktif, atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI...