Legislator Dorong Percepatan Pengesahan RUU Ekraf

21-03-2019 / KOMISI X

Tim Kunspek Komisi X DPR RI berfoto bersama dengan pelaku ekraf yang tergabung di Malang Creative Fusion (MCF). Foto: Sofyan/sf

 

 

 

Anggota Komisi X DPR RI Lathifah Shohib mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf), sehingga dapat menjadi payung hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia, termasuk di Kota Malang. Menurutnya, dengan adanya payung hukum ekraf, juga semakin memperjelas penanggungjawab hingga pendanaan bagi pelaku ekraf.

 

“Kami berharap RUU ini bisa segera disahkan, sehingga regulasi di daerah bisa menyesuakan dengan RUU yang sudah dibuat DPR RI. Sehingga ada ada kejelasan ‘rumah’-nya, kemudian anggaran dari APBD, juga kejelasan siapa penanggungjawabnya,” kata  Lathifah di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Malang Creative Fusion (MCF) di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (19/3/2019).

 

Tim Kunspek Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F-PKS) itu, sebelumnya juga menggelar pertemuan dengan Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Kepala Dinas Perindustrian, perwakilan perguruan tinggi, sektor perbankan, dan sejumlah pelaku ekraf se- Kota Malang, di Balai Kota Malang.

 

Lathifah juga berharap, dengan disahkannya RUU Ekraf ini, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI dapat semakin optimal dalam memberikan fasilitasi kepada pelaku ekraf di Kota Malang. Apalagi, Kota Malang sudah ditetapkan sebagai salah satu kota kreatif dari Bekraf. Bekraf pun sudah menindaklanjutinya dengan melakasanakan berbagai kegiatan dan program di Kota Malang. Seperti pelaksanaan pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lainnya.

 

“Ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari Bekraf untuk mengembangkan Kota Malang sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia. Selain itu, Kota Malang juga bisa bekerjasama bersama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), khususnya perguruan tinggi negeri di Kota Malang, untuk menjadi pendamping pelaku-pelaku ekonomi kreatif, terutama yang menjadi unggulan Kota Malang,” imbuh politisi PKB itu.

 

Di sisi lain, Lathifah mengapresiasi peran MCF dalam merangkul dan memberdayakan pelaku ekraf di Kota Malang. Bahkan, ada ibu-ibu yang juga diberdayakan untuk menghasilkan produk-produk kriya. Bahkan tas-tas yang dihasilkan oleh ibu-ibu sebagai salah satu produk unggulan, telah berhasil di ekspor. “Tinggal supporting-nya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” tandas legislator dapil Jawa Timur V ini.

 

Sementara terkait permintaan Wakil Wali Kota Malang untuk menjadikan Bandara Abdul Rachman Saleh sebagai bandara internasional, Lathifah mengakui tiga daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu sudah mengusulkan hal itu. Langkah ini untuk meningkatkan akses pariwisata ke destinasi tiga daerah itu. Menanggapi usulan itu, Lathifah akan mengupayakan agar Menteri Pariwisata hadir di Kota Malang, sehingga mengetahui akses menuju Malang beserta destinasi pariwisatanya.

 

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, Pemerintah Kota Malang sangat serius dalam mengembangkan potensi ekraf. Sehingga ia berharap, sektor yang diprediksi akan menjadi penerima devisa terbesar itu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Untuk meningkatkan potensi pariwisata dan ekraf, pihaknya meminta agar Bandara Abdul Rachman Saleh dijadikan bandara internasional. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Ekraf Sepakat Dibahas di Rapat Paripurna
24-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI bersama dengan pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke tingkat...
Komisi X Terima Audiensi Mahasiswa Kedokteran
23-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menerima kunjungan audiensi Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara dan Pergerakan Doktor Indonesia terkait permasalahan yang dihadapi mahasiswa...
Komisi X Minta Menpora Ikuti Proses Hukum
19-09-2019 / KOMISI X
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait...
Komisi X Kritisi Permohonan Penyesuaian Anggaran Kemenpora
17-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mengkritisi permohonan penyesuaian anggaran antar program dan fungsi sebesar Rp 20 miliar yang diajukan oleh Kementerian...