Komisi VIII Perjuangkan Kesejahteraan TKSK

26-03-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna saat mengikuti Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Kota Padang. Foto: Riyan/rni

 

Peran Tenaga Kesehjateraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kementerian Sosial sangatlah penting dalam melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan di Indonesia. Dengan peran yang begitu besar seharusnya ditunjang dengan fasilitas dan honor yang memadai. Melihat pentingnya peran TKSK, Komisi VIII DPR RI terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan TKSK.

 

“Awalnya TKSK adalah pekerja sosial yang direkrut Kementerian Sosial, tetapi tidak ada legalitas dan tidak ada honor, hanya mendapatkan tali asih saja. Kami prihatin dengan TKSK yang bernasib seperti itu, dan Komisi VIII memperjuangkan TKSK supaya mendapatkan keadilan dan jaminan kesehatan,” tutur Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna saat mengikuti Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (26/3/2019).

 

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, Komisi VIII DPR RI sudah berusaha memperjuangkan TKSK dengan memberikan legalitas di Kemensos, Jaminan Kesehatan, hingga kenaikan tali asih ataupun honor yang selama ini dianggap masih sangat rendah.

 

“Sekarang sudah muncul Permensos 2018 terkait TKSK yang menjamin TKSK memiliki legalitas dan jaminan kesehatan. Hal tersebut merupakan perjuangan Komisi VIII untuk memanusiakan pekerja sosial di Kemensos,” tutur legislator dapil Jawa Tengah VI itu.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romli (F-PKB) meminta para TKSK ntuk menaikan status pendidikannya dari sebelumnya hanya lulusan SMA menjadi sarjana. TKSK bisa memanfaatkan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, di bawah Kemensos.

 

“Dengan menaikan status pendidikannya, TKSK bisa lebih berkualitas. Dan Komisi VIII dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Pekerja Sosial (Peksos), akan memberikan payung hukum bagi pekerja sosial di Kemensos,” tutur legislator dapil Jawa Tengah X itu. (rh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Setujui Anggaran 2021 Kemensos Rp 92 triliun
23-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp 92...
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
23-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)...
Legislator Dukung KPPPA Ciptakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Berwirausaha
22-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mendukung rencana Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menciptakan pelatihan kewirausahaan khusus...
Komisi VIII Fokus Bahas RUU Penanggulangan Bencana
22-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana menjadi fokus utama Komisi VIII DPR RI sebagai...