Komisi VIII Perjuangkan Kesejahteraan TKSK

26-03-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna saat mengikuti Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Kota Padang. Foto: Riyan/rni

 

Peran Tenaga Kesehjateraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kementerian Sosial sangatlah penting dalam melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan di Indonesia. Dengan peran yang begitu besar seharusnya ditunjang dengan fasilitas dan honor yang memadai. Melihat pentingnya peran TKSK, Komisi VIII DPR RI terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan TKSK.

 

“Awalnya TKSK adalah pekerja sosial yang direkrut Kementerian Sosial, tetapi tidak ada legalitas dan tidak ada honor, hanya mendapatkan tali asih saja. Kami prihatin dengan TKSK yang bernasib seperti itu, dan Komisi VIII memperjuangkan TKSK supaya mendapatkan keadilan dan jaminan kesehatan,” tutur Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna saat mengikuti Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (26/3/2019).

 

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, Komisi VIII DPR RI sudah berusaha memperjuangkan TKSK dengan memberikan legalitas di Kemensos, Jaminan Kesehatan, hingga kenaikan tali asih ataupun honor yang selama ini dianggap masih sangat rendah.

 

“Sekarang sudah muncul Permensos 2018 terkait TKSK yang menjamin TKSK memiliki legalitas dan jaminan kesehatan. Hal tersebut merupakan perjuangan Komisi VIII untuk memanusiakan pekerja sosial di Kemensos,” tutur legislator dapil Jawa Tengah VI itu.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romli (F-PKB) meminta para TKSK ntuk menaikan status pendidikannya dari sebelumnya hanya lulusan SMA menjadi sarjana. TKSK bisa memanfaatkan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, di bawah Kemensos.

 

“Dengan menaikan status pendidikannya, TKSK bisa lebih berkualitas. Dan Komisi VIII dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Pekerja Sosial (Peksos), akan memberikan payung hukum bagi pekerja sosial di Kemensos,” tutur legislator dapil Jawa Tengah X itu. (rh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemensos dan BNPB Didesak Beri Edukasi Kebencanaan Warga
15-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang...
Anggaran Kemensos dan BNPB Harus Ditingkatkan
14-01-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020...
Bantuan Pendidikan Anak Korban Banjir Harus Diprioritaskan
06-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily minta kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah agar bantuan banjir diprioritaskan...
Legislator Ajak Masyarakat Galakkan Budaya Gotong Royong
27-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, meresmikan Pipanisasi air bersih di kampung Bunikasih, Desa Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten...