Komisi VI Soroti Mekanisme BBM Satu Harga

27-03-2019 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Foto: Arief/rni

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai PT. Pertamina (Persero) perlu mengkaji kembali mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Mengingat banyak Anggota DPR RI menemukan penyimpangan dalam penyaluran BBM satu harga di daerah pemilihan mereka. Temuan itu antara lain banyaknya penjualan kembali BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga program BBM satu harga justru tidak tepat sasaran.

 

“Seperti keluhan dari Anggota DPR dapil Palembang. Setelah BBM sampai ke titik jualnya, tiba-tiba diklaim sudah habis. Padahal kita lihat ada penjualan di kios-kios tidak resmi. Jadi akhirnya yang menikmati subsidi itu bukannya masyarakat, tetapi oknum-oknum tertentu,. Kita mau tahu, sejauhmana Pertamina mengevaluasi program itu,” kata Hekal usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kilang pemurnian minyak (refinery unit) III Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/3/2019).

 

Politisi Fraksi Gerindra itu mengatakan, Pertamina juga perlu mengkaji ulang dampak program BBM satu harga ini terhadap kinerja keuangan Pertamina. Hekal menilai Pertamina sebagai BUMN juga berhak atas margin keuntungan sehingga tidak mengalami kerugian dan dapat terus tumbuh sebagai BUMN yang sehat.

 

“Kita lihat dampaknya terhadap perusahaan karena fuel (BBM) satu harga ini penugasan dari pemerintah yang harus juga ditopang dengan pembiayaannya. Jadi jangan sampai Pertamina diberi tugas tanpa diberikan modalnya. Sebab akhirnya akan merongrong perusahaan dan perusahaan tidak bisa bertumbuh sebagaimana mestinya,” analisa legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

 

Dalam rangkaian Kunspek ini, Komisi VI DPR RI juga meninjau fasilitas pemurnian minyak Plaju yang saat ini tengah menjalankan penugasan biofuel campuran kelapa sawit atau solar B20, yang ke depannya diharapkan semakin mampu menekan impor BBM di Indonesia. (afr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengembangan Bandara Hasanuddin Mutlak Harus Dilakukan
05-08-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan....
PLN Harus Dievaluasi
05-08-2019 / KOMISI VI
Menyusul pemadaman listrik di sejumlah daerah pada Minggu (4/8/2019) lalu, bahkan hingga Senin (5/8/2019) ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)...
Renovasi Bandara Pattimura Didorong Selesai Tepat Waktu
01-08-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya mendorong agar pembangunan renovasi Bandara Internasional Pattimura di Ambon bisa selesai dengan tepat...
Komisi VI Apresiasi Pembangunan RISHA di Lombok
01-08-2019 / KOMISI VI
Bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2018 lalu meninggalkan banyak kerusakan sarana dan prasarana. Kementerian Pekerjaan Umum...