Komisi X Ajak Wisatawan Kembali Kunjungi Destinasi Wisata NTB

27-03-2019 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB, di Mataram. Foto: Singgih/rni

 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki banyak potensi pariwisata, namun sangat terpengaruh dengan adanya bencana. Bencana gempa di NTB pada tahun lalu mengakibatkan banyak infrastruktur pariwisata rusak, dan berdampak pada kunjungan wisatawan yang berkurang. Kini, dengan semangat “NTB Bangkit”, NTB kembali berbenah, dan kondisinya sudah cenderung kondusif. Dengan potensi pariwisata yang melimpah itu, mendorong Komisi X DPR RI mengajak wisatawan untuk kembali berwisata ke NTB.

 

“Komisi X yakin Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mengatasi ini semua, dan me-recovery daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Wisatawanpun sudah bisa datang ke NTB dan kembali menikmati keindahan pariwisata yang dimiliki daerah ini,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (26/3/2019).

 

Fikri menjelaskan, hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk NTB, berada pada ring of fire (cincin api pasifik) sehingga rawan mengalami bencana. Tentu, dengan kondisi ini, sektor pariwitasa harus lebih memperhatikan tingkat keamanan, serta peralatan-peralatan penyelematan di destinasi pariwisata. Sehingga ketika mneghadapi kondisi darurat, para wisatawan akan lebih aman. Sebagai salah satu wilayah prioritas pariwisata nasional, tentu perlindungan kepada wisatawan dan masyarakat di NTB juga harus lebih diperhatikan.

 

“Kita ini sesungguhnya cenderung tidak siap dalam menghadapi bencana. Masalah bencana harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pengembangan sektor pariwisata. Perlu perhatian pemerintah dan DPR dalam membuatkan regulasinya. Wisatawan harus dilindungi, agar mereka merasa aman ketika berlibur. Hal itu menjadi keniscayaan, karena Indonesia berada di lingkaran cincin api gunung berapi,” tandas politisi PKS itu.

 

Fikri menegaskan, pengembangan destinasi pariwisata tidak boleh mengabaikan aspek mitigasi bencana. Serangkaian bencana yang menyebakan wisatawan meninggal, harus menjadi pelajaran. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan aspek keamanan. “Kini, NTB sudah aman dikunjungi, proses pemulihan berjalan cepat dan semangat masyarakatnya untuk bangkit cukup bagus. Tinggal Kementerian Pariwisata mempromosikan bahwa NTB sudah aman dan menyakinkan penduduk dunia,” saran legislator dapil Jateng itu.

 

Di sisi lain, Fikri membenarkan pemerintah merevisi target perolehan devisa dari sektor pariwisata yang sebelumnya mencapai 20 miliar dollar Amerika Serikat (AS) menjadi 17,6 miliar dollar AS. Hal tersebut merujuk pada realisasi tahun 2018 yang hanya mencapai 16 miliar dollar AS dari target 17 miliar dollar AS. Menurutnya, realisasi yang tidak tercapai dan diturunkannya target perolehan devisa sektor pariwisata itu karena faktor di luar kendali pemerintah, yakni bencana alam. Hal itu turut mempengaruhi kunjungan wisatawan.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Mohammad Faozal menyampaikan, dukungan promosi dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke NTB. Membangun kepercayaan publik menurutnya tidak murah dan butuh upaya yang lebih masif. (skr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Ekraf Sepakat Dibahas di Rapat Paripurna
24-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI bersama dengan pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke tingkat...
Komisi X Terima Audiensi Mahasiswa Kedokteran
23-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menerima kunjungan audiensi Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara dan Pergerakan Doktor Indonesia terkait permasalahan yang dihadapi mahasiswa...
Komisi X Minta Menpora Ikuti Proses Hukum
19-09-2019 / KOMISI X
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait...
Komisi X Kritisi Permohonan Penyesuaian Anggaran Kemenpora
17-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mengkritisi permohonan penyesuaian anggaran antar program dan fungsi sebesar Rp 20 miliar yang diajukan oleh Kementerian...