DPR dan Presiden Sepakat Tolak Gugatan Kotak Kosong

02-04-2019 / KOMISI III

Kuasa Hukum DPR RI yang juga Anggota Komisi III Anwar Rachman. Foto: Jaka/rni

 

Kuasa Hukum DPR RI yang juga Anggota Komisi III Anwar Rachman menyatakan bahwa DPR RI bersama Presiden telah sepakat menolak permohonan uji materi terkait pengaturan kotak kosong dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati. Menurutnya apabila kontestan yang sudah kalah dengan kotak kosong harus mengulanginya lagi dengan skema yang sama, maka sama saja dengan menghamburkan uang negara.

 

Hal tersebut ia sampaikan ketika ditemui Parlementaria usai memberikan pendapat DPR RI kepada Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, Senin (01/4/2019). Ia menyatakan secara pribadi dirinya sepakat dengan Presiden bahwa keuangan negara harus dijaga dari hal yang sia-sia. Ia dengan terang menolak gugatan bahwa Pasangan Calon yang sudah kalah boleh ikut bertarung kembali di pemilihan selanjutnya.

 

“Ini harus dicarikan dulu lawannya. Jika melawan kotak kosong saja sudah kalah, kemudian masa harus mengulangi hal yang sama melawan kotak kosong, ya inikan sama saja membuang-buang uang negara. Itu yang kita inginkan, kalau mau carikan dulu lawannya,” tutur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

 

Sebelumnya salah satu pasangan Pilkada Makassar, Munafri Arifuddin-Dewi Yustisia Iqbal yang terkena fenomena kotak kosong, mengajukan gugatan ke MK perihal keinginannya mengulang kembali melawan kotak kosong tersebut. Menurut Anwar sendiri sebaiknya harus dibuat solusi lain karena selain terlihat mubazir dalam pengelolaan keuangan negara, mereka juga akan membutuhkan dana segar lagi untuk berkampanye.

 

“Kalau kalah lagi gimana? Mau diulang berapa kali lagi? Nah maka itu harus dicarikan solusi yang lebih tepat lagi. Artinya jangan diulang lagi dengan kotak kosong. Merekapun sebenarnya masih diberi kesempatan untuk berpartisipasi lagi dalam kontestasi Pilkada selanjutnya dan sementara ini posisi tersebut jelas masih menggunakan Plt.,” tukas Politisi dapil Jawa Timur VIII ini. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Pimpinan dan Dewas KPK Bentuk Peraturan Pelaksana UU Tipikor
28-01-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana...
Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi
27-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang...
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Pahami Mekanisme Perundang-undangan
27-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami...
Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III
25-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan...