Perlu Pelatihan untuk Tangani Anak Perlindungan Khusus

03-04-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meninjau BRSAMPK Rumbai. Foto: Tiara/rni

 

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menilai perlu ada pelatihan dalam menangani anak dengan perlindungan khusus. Khususnya untuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), dirinya menilai, belum terintegrasinya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi korban dengan anak yang sekedar menjadi saksi. 

 

“Saya kira perlu ada pelatihan dalam menangani anak-anak tersebut, sehingga dalam penanganannya bisa dibedakan tidak disamaratakan. Meskipun semua dikatakan anak (baik yang masih kecil maupun remaja) namun dalam hal penanganan tidak bisa serta merta disamakan. Ke depan perlu dipikirkan mekanisme penanganan itu,” jelas Endang usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meninjau BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru, Riau, Senin (01/4/2019). 

 

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, di samping pembinaan, pemberian keterampilan juga merupakan hal penting. Misalnya saja pemberian edukasi non formal berbentuk homeschooling bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dan pemberian trauma healing bagi anak-anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

 

“Karena memang tipe-tipe anak itu kan bermacam-macam, penangannya pun harus sesuai. Disesuaikan dengan kebutuhan yang dialami oleh anak. Anak-anak dalam perlindungan khusus ini harus diperlakukan dan ditangani secara tepat,” tandas Endang. 

 

Oleh karena itu Endang berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) dapat memberikan edukasi teknis penanganan dalam menangani anak dengan perlindungan khusus tersebut. Sehingga nantinya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah memilki misi yang sama, dan tidak bertentangan atau bertolak belakang dan sesuai dengan kearifan lokal. 

 

“Persoalan-persoalan ini perlu dikaji lebih lanjut agar bagaimana nantinya kekerasan seksual itu bisa diminimalisir. Tentunya edukasi tidak bisa dilakukan sendiri tapi juga harus ada pelibatan masyarakat. Sehingga masyarakat itu nantinya menjadi jauh lebih cerdas dan tidak lagi terkapar mengenai kekerasan seksual,” harap politisi dapil Jawa Barat III itu.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Dahrius Husin menjelaskan, BRSAMPK Rumbai merupakan suatu balai yang memberikan penanganan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, khusus untuk wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Lampung. Anak-anak tersebut diberi penanganan khusus selama enam bulan agar kemudian anak-anak tersebut bisa keluar dengan mandiri. 

 

“Jadi diharapkan nantinya setelah enam bulan anak itu keluar dengan mandiri bila hukum yang dijalaninya bukan merupakan hukum pidana yang berujung di penjara. Di BRSAMPK Rumbai juga memberikan pelayanan untuk rehabilitasi sosial untuk anak-anak misalnya korban tindak kekerasan yang mengakibatkan cedera dan terlantar itu diberikan pelayanan dan perlindungan khusus,” jelasnya. 

 

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid (F-PG) turut diikuti sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI, diantaranya, Diah Pitaloka (F-PDIP), Wenny Haryanto (F-PG), Bisri Romly (F-PKB), Mohd. Iqbal Romzy (F-PKS), Lukman Hakim Hasibuan (F-PPP), Dja’far Sodiq (F-Partai Nasdem), dan Tetty Pinangkaan (F-Hanura). (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemensos dan BNPB Didesak Beri Edukasi Kebencanaan Warga
15-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang...
Anggaran Kemensos dan BNPB Harus Ditingkatkan
14-01-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020...
Bantuan Pendidikan Anak Korban Banjir Harus Diprioritaskan
06-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily minta kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah agar bantuan banjir diprioritaskan...
Legislator Ajak Masyarakat Galakkan Budaya Gotong Royong
27-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, meresmikan Pipanisasi air bersih di kampung Bunikasih, Desa Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten...