Pembangunan Tol KLBM Harus Terintegrasi Lintas Sektor

03-04-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: Azka/rni

 

Pembangunan tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) diharapkan bisa menjadi akses antara wilayah selatan dan wilayah utara Jawa Timur, termasuk integrasi ke pelabuhan dan wilayah kawasan industri yang ada di kedua wilayah itu. Sehingga, tercipta sinergi saling koneksi antara bahan baku mentah dengan  bahan baku setengah jadi atau bahan jadi. Diharapkan jalan tol ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kendaraan logistik dan penumpang massal yang akan semakin banyak.

 

“Saya menanyakan apakah ini sudah dilakukan suatu penelitian load factor masyarakat mau menggunakan jalan tol ini, ternyata sudah dan itu diharapkan load factor-nya bisa terpenuhi. Sehingga pengembalian utang ke bank yang demikian besar ini biayanya bisa terealisasi dengan baik,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Gresik, Jatim, Senin (01/4/2019).

 

Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bisa mengakomodir kebutuhan kawasan depo kontainer atau kontainer untuk kereta api yang rencananya akan dibangun di wilayah sekitar tol Lamongan – Gresik. “Diharapkan itu bisa untuk mengantisipasi penumpukan loading kendaraan- kendaraan pengangkut barang,” imbuh legislator dapil Jatim I itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka mengapressiasi pembangunan tol KLBM yang telah berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sehingga arus lalu lintas dari Tanjung Perak dan Gresik yang merupakan kawasan industri bisa menjadi jalur distribusi barang yang berjalan lancar. Ia melihat kendala pelepasan konsesi pembebasan lahan sudah selesai, hanya ada beberapa yang dititipkan konsinyasi di pengadilan, karena nantinya tol tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

 

“Pembebasan tanah itu ada mekanismenya. Dan kalau masyarakat belum bisa menerima (proses pembebasan tanah itu), tetapi sudah ada putusan pengadilan, mungkin pembayaran ganti ruginya dititipkan di pengadilan. Sehingga uang untuk pembayaran tanah mereka sesuai dengan apresiasi atau hasil daripada perhitungan yang dilakukan oleh tim resmi," kata politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Legislator dapil Kalimantan Tengah ini mengapresiasi pembiayaan tol yang berasal dari konsorsium sindikasi 44 bank daerah maupun nasional. “Dengan adanya 44 bank daerah dan nasional yang mengumpulkan dana sebesar Rp 12 triliun untuk membiayai tol tersebut, ini salah satu contoh yang cukup inspiratif dan kreatif, yang kita harap ke depannya terus dilakukan. Bukan hanya di Pulau Jawa, mungkin nanti ketika dibangun tol Kalimantan, upaya-upaya pembiayaan seperti ini bisa dilakukan,” tutup Hamka. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Anggap Pemerintah Gagal Lindungi Hutan
19-08-2019 / KOMISI V
Kebakaran hutan yang masih terus terjadi membuktikan pemerintah gagal melindungi hutan seperti diamanatkan UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Pemerintah tak mampu...
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota
16-08-2019 / KOMISI V
Presiden Joko Widodo kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD...
Komisi V Usulkan Pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba
09-08-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan dibentuknya suatu Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang akan menggantikan Badan Pelaksana...
Komisi V Minta Jalan Layang Medan - Berastagi Diprioritaskan
09-08-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing meminta pembangunan jalan layang Kota Medan - Berastagi Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara agar...