Komisi XI Serap Informasi Kondisi Ekonomi Jatim

08-04-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno Foto : Ria/mr

 

Tim Kunjungan Kerja Komisi Reses XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan, BPS, BPK dan BPKP untuk mendapatkan data serta informasi mengenai rencana pembangunan di Jatim, inflasi, pertumbuhan ekonomi, capaian kinerja pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, data statistik terkait kondisi sosial dan ekonomi, serta kendala yang dihadapi untuk mencapai target penerimaan.

 

“Pertemuan ini ingin melihat perekonomian di Jawa Timur. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari KEKR (Kajian Ekonomi Regional) Bank Indonesia Jawa Timur bulan Februari 2019, ekonomi JawaTimur pada triwulan IV 2018 tumbuh mencapai 5,7 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan III 2018 yaitu 5,4 persen. Secara kumulatif, kinerja ekonomi Jawa Timur tahun 2018 tumbuh meningkat sebesar 5,50 persen dibandingkan 5,46 persen pada 2017," jelasnya saat membuka pertemuan di Surabaya, Jatim, baru-baru ini.

 

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, perkembangan realisasi APBN tahun 2019 periode sampai dengan 28 Februari 2019 menunjukkan capaian positif yang terlihat dalam realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 177,24 triliun atau 9,92 persen dari target APBN 2019, atau tumbuh 9,97 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada APBN tahun 2018 sebesar Rp 161,17 triliun. 

 

“Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 160,84 triliun atau 10,20 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 4,66 persen. Sedangkan realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 16,39 triliun atau 7,85 persen dari target dalam APBN 2019, tumbuh sebesar 119,05 persen. Ini sangat bagus dan perlu adanya sinergi antar pemda,” jelas legislator dapil Jatim II itu. 

 

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui temuan BPK Perwakilan Jatim terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Jatim, serta program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BPKP terhadap pemerintah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penhelolaan keuangan daerah. “Karena ada Dana Desa yang digulirkan cukup besar, kami ingin tau bagaimana pembinaan dari hingga pengawasan yang dilakukan BPK Jawa Timur,” jelasnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan, Jatim merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan negara terbesar. “Misalnya pabrik rokok, kan merupakan penghasil bea cukai. Kemudian emas. Yang seperti ini perlu dijaga karena selain memebrikan kontribusi untuk pendapatan negara juga dapat menyerap sumber daya manusia dan menurunkan kemiskinan. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar mereka tetap berinvestasi di sini," jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Hadir dalam Kunjungan Kerja Reses ini sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI , diantaranya Andreas Eddy Susetyo (F-PDI Perjuangan), Ahmadi Noor Supit (F-Golkar), Sarmuji (F-Golkar), M. Misbakhun (F-Golkar), M Nur Purnamasidi (F-Golkar), Harry Poernomo (F-Gerindra), Sumail Abdullah (F-Gerindra), Nurhayati Ali Assegaf (F-Demokrat), Ahmad Yohan (F-PAN), Almaudin Dimyati Rois (F-PKB), Faisol Risa (F-PKB), Ecky Awal Mucharam (F-PKS), Donny Imam P (F-NasDem) dan Achmad Hatari (F- NasDem). (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
14-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap...
Komisi XI Pertanyakan Strategi BI Hadapi Krisis Ekonomi
12-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian mempertanyakan strategi Bank Indonesia (BI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tengah...
Pertumbuhan Ekonomi Masih Ditopang Komsumsi RT
08-11-2019 / KOMISI XI
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata masih ditopang konsumsi rumah tangga (RT). Tanpa konsumsi RT, angka pertumbuhan bisa merosot tajam. Dengan...
Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa
07-11-2019 / KOMISI XI
Keberadaan desa fiktif, atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI...