Pembahasan 21 RUU Prioritas Bisa Dituntaskan

23-04-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretaris Jenderal Indra Iskandar saat memimpin rapat dengan Sekretaris Jenderal sejumlah kementerian dan lembaga dalam rangka konsolidasi penyelesaian RUU Prolegnas tahun 2014-2019 dan RUU Prioritas 2019 Foto : Oji/mr

 

Sekretaris Jenderal Indra Iskandar menekankan 21 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2019 bisa segera dituntaskan. Dari jumlah 54 RUU yang menjadi target Prolegnas tahun 2014-2019, terdapat 21 RUU yang pembahasannya berpotensi untuk lebih cepat dituntaskan, dengan adanya kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif.

 

“Dari identifikasi kami, ada 21 RUU yang berpotensi untuk lebih cepat diselesaikan, karena materi-materinya sudah lebih siap dan timnya sudah lebih sederhana,” kata Indra usai memimpin rapat dengan Sekretaris Jenderal sejumlah kementerian dan lembaga dalam rangka konsolidasi penyelesaian RUU Prolegnas tahun 2014-2019 dan RUU Prioritas 2019 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

 

Indra melanjutkan, sebanyak 21 RUU Prioritas yang akan diselesaikan ini sudah masuk ke dalam tahap finalisasi. Sedangkan 33 RUU Prioritas lainnya masih dalam tahap penyaringan, agar tidak terdapat pasal-pasal yang ambigu atau kontroversial, sehingga dapat menimbulkan opini negatif dari masyarakat. Di samping itu, dalam penyelesaian RUU Prioritas, terdapat beberapa hambatan, diantaranya hambatan teknis dan substansi.

 

Menurut Indra, salah satu hambatan teknis menjadi penyebab terhambatnya pembahasan RUU dikarenakan banyaknya Anggota Dewan yang fokus di daerah pemilihannya saat menjelang dan sesudah Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar serentak pada 17 April 2019 lalu. Imbasnya, pembahasan RUU dalam persidangan tidak bisa berjalan intensif.

 

“Selain itu, pada hambatan substansi yaitu perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai RUU yang sedang dalam pembahasan agar tidak terjadi keresahan di masyarakat. Nah kalau sosialisasi ini sudah mewadahi (kepentingan) masyarakat pada saat RUU sudah disahkan, tidak lagi muncul kegaduhan atau opini negatif di masyarakat,” tegasnya.

 

Indra berharap, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system DPR RI, target pembahasan RUU Prolegnas ini bisa memberikan hasil yang maksimal “Setelah ada hasil pengumuman Anggota Legistlatif yang terpilih nanti (hasil Pemilu 2019), kita berharap Anggota Dewan bisa lebih fokus menuntaskan target Prolegnas,” harap Indra. (hnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setjen DPR Lepas Tiga Pegawai Purnabakti
28-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Damayanti memimpin upacara pelepasan tiga pegawai yang memasuki masa...
Setjen DPR Jelaskan Peran Bamus ke Anggota DPRK Aceh Utara
28-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Subbagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI, Dwi Widayanti menjelaskan bahwa sejatinya...
DPRD Madiun Keluhkan Pengurangan Pupuk Bersubsidi
28-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kebijakan pemerintah memangkas kuota pupuk bersubsidi hingga 50 persen dari kuota tahun lalu mengusik ketenangan petani di Kabupaten Madiun. Mereka...
Pameran Kampung Hukum 2020, Humas DPR Angkat Tema Perempuan Bicara
26-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pada pameran ‘Kampung Hukum 2020’ yang diselenggarakan Mahkamah Agung, di Plenary Hall Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta 25–26 Februari 2020,...