Sumbar Jadi Contoh Keberhasilan Kinerja

03-05-2019 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin. Foto: Dep/jk

 

 

Peningkatan kemampuan dan kinerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) patut dijadikan contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kemajuan tidak hanya terjadi pada satu sektor, melainkan di banyak sektor lainnya.

 

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Sumbar. “Komisi X DPR terus  berupaya mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI, serta memantau kendala dan permasalahannya, khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini,” ucap Hetifah di Padang, Sumbar, Kamis ( 2/5/2019).

 

Hetifah menyampaikan, ada beberapa pendalaman informasi yang digali dari Pemda dan stakeholder mitra kerja Komisi X di Sumbar, di antaranya mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Kurikulum 2013 (K-13) pada tahun 2018, serta evaluasi pelaksanaan ujian nasional 2019.

 

“Selain itu, kami sempat menanyakan tentang pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya di Sumatera Barat, khususnya dalam konteks pengembangan budaya lokal,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Komisi X juga melakukan pendalaman perihal sosialisasi dan implementasi dari UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan kepada para pemangku kepentingan terkait.

 

“Semua masukan dan infomasi yang telah disampaikan itu menjadi bahan referensi penting yang bisa digunakan dalam penyusunan program-program kerja selanjutnya oleh DPR dan Pemerintah Pusat. Salah satunya yakni informasi tentang dampak keberadaan destinasi wisata di Sumatera Barat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kebijakan Pemda Sumatera Barat dalam mendukung target pemerintah di bidang pariwisata tahun 2019,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Dalam paparannya di hadapan Gubernur Sumbar dan pemangku kepentingan lainnya, Hetifah menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengesahkan 3 UU, yaitu UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No.13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

 

“Adapun RUU yang sedang dalam proses pembahasan tingkat I yaitu RUU tentang Ekonomi Kreatif. Selain itu Komisi X DPR RI juga sedang mengkaji UU tentang Guru dan Dosen untuk dipisahkan menjadi UU Guru dan UU Dosen,” tuturnya. Dalam fungsi anggaran, lanjut Hetifah, Komisi X DPR RI telah melakukan pembahasan dan menyetujui APBN TA 2019 mitra kerja Komisi X DPR RI pada Oktober 2018 lalu.

 

“Mengenai anggaran, kami menyampaikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur pendidikan sebagian besar akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR RI, di antaranya untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dengan pagu sebesar Rp3,8 miliar, dan untuk penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri dengan pagu Rp1,6 miliar. Namun, sampai saat ini Komisi X DPR RI masih menanyakan landasan hukum yang jelas atas pengalihan alokasi anggaran tersebut serta menekankan perlunya pengawasan dari seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan apresiasinya atas Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumbar dan berharap kunjungan tersebut dapat membawa kebaikan bagi Sumbar khususnya terkait dengan bidang kerja Komisi X.

 

“Di bidang anggaran, Provinsi Sumatera Barat tidak sama seperti provinsi lain yang punya PAD, sehingga dukungan APBN melalui kementerian-kementerian terkait sangat kita butuhkan untuk membantu mensukseskan program-program yang ada,” ucap Irwan. Ia juga berharap agar anggaran untuk sektor pariwisata Sumbar bisa ditingkatkan jumlahnya. “Semua program prioritas yang ada di Pemda provinsi, seluruh kota dan kabupaten, nomor satunya adalah pariwisata,” imbuhnya.

 

Seperti diketahui, saat ini Pemerintah Sumbar terus berupaya menggaet wisatawan ke Ranah Minang. Berdasarkan catatan yang dihimpun dari Dinas Pariwisata setempat, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat pada 2018 diperkirakan mencapai 8,1 juta jiwa atau mengalami penambahan dari target 8 juta orang. Dari 8,1 juta orang tersebut terdiri atas 8.073.070 wisatawan nusantara dan 57.638 wisatawan mancanegara.

 

Memasuki tahun 2019, Kementerian Pariwisata telah menetapkan tiga agenda di Sumbar yang masuk dalam kalender pariwisata nasional, yaitu Pasa Harau Art dan Culture Festival, Tour de Singkarak dan Festival Pesona Budaya Minangkabau. (dep/mh)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU Sisdiknas Harus Menjawab Isu Mendasar
05-12-2019 / KOMISI X
Revisi UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diinisiasi Komisi X DPR RI diharapakan menjawan berbagai isu penting dan...
Guru Perlu Terus Berinovasi di Era Teknologi
03-12-2019 / KOMISI X
Perkembangan era teknologi dan mudahnya mengakses informasi seperti saat ini, seoarang guru harus melakukan peka terhadap perkembangan yang mempengaruhi proses...
Pramuka Harus Direvitalisasi
03-12-2019 / KOMISI X
Desakan untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka terus disuarakan agar menarik minat kaum milenial. Banyak bagian yang harus direvitalisasi oleh Kwartir Nasional...
Revitalisasi Pramuka Tingkatkan Minat Anak
02-12-2019 / KOMISI X
Revitalisasi Pramuka penting dilakukan untuk meningkatkan minat anak-anak sekolah bahkan kaum muda untuk bergabung dengan Pramuka. Ada yang hilang dari...