Dikotomi Sekolah Swasta dan Negeri Harus Dihapuskan

09-05-2019 / KOMISI X

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Foto : Ayu/mr

 

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan berharap dikotomi dalam pelaksanaan sistem pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri harus dihapuskan. Menurutnya, selama ini sebenarnya sistem pendidikan Indonesia sudah menghapuskan dikotomi atau yang membedakan antara sekolah swasta dan negeri, yakni lewat sistem akreditasi. Sayangnya, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui dikotomi tersebut.

 

“Contohnya adalah kesempatan yang diberikan beberapa perguruan tinggi negeri untuk siswa sekolah swasta jauh lebih sedikit dibanding sekolah negeri. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Sofyan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5/2019).

 

Dijelaskan politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, sistem akreditasi itu memberikan standarisasi yang sudah diatur sedemikiain rupa bagi sekolah-sekolah, baik swasta maupun negeri. Sehingga jika satu sekolah swasta memiliki nilai akreditasi yang sama dengan satu sekolah negeri, maka kedua sekolah tersebut sudah dipastikan memiliki standar yang sama.

 

Dengan demikian, masih kata Sofyan, seharusnya pelajar memiliki hak yang sama untuk ikut bersaing dalam tes masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur khusus. Namun, pada kenyataannya pelajar dari sekolah swasta tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur khusus sebagaimana sekolah negeri.

 

“Saya malah lebih menyukai sistem yang diterapkan oleh UGM (Universitas Gadjah Mada) yang meniadakan jalur khusus. Artinya semua siswa dari sekolah negeri atau swasta memiliki kesempatan yang sama untuk masuk universitas tersebut lewat jalur regular atau umum. Ini menjadi lebih fair dan adil,” analisa legislator dapil Sumut I itu. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Minta Menpora Ikuti Proses Hukum
19-09-2019 / KOMISI X
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait...
Komisi X Kritisi Permohonan Penyesuaian Anggaran Kemenpora
17-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mengkritisi permohonan penyesuaian anggaran antar program dan fungsi sebesar Rp 20 miliar yang diajukan oleh Kementerian...
Pembahasan Revisi UU Dikdok Terkendala Pergantian Periode
16-09-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menyampaikan revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) tidak bisa diselesaikan dalam waktu...
Pemajuan Kebudayaan Jadi Acuan Dasar Pembangunan Negara
16-09-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bisa menjadi acuan dasar pembangunan...