SKK Migas Perlu Buat Terobosan Baru Pikat Investor

16-05-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad. Foto: Jaka/jk

 

 

SKK Migas harus mempunyai suatu pemikiran dan terobosan baru agar dapat menarik para investor asing masuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Tanpa adanya terobosan baru, maka sulit bagi SKK Migas untuk bisa menaikkan produksi dan meraih keuntungan yang lebih besar bagi pemasukkan devisa negara.

 

Demikian hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala SKK Migas dan 10 KKKS di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019). “Komisi VII melihat saat ini dalam bidang lingkungan oil and gas, kita tidak mempunyai suatu pemikiran baru untuk membuat sebuah terobosan ke depan. Kita perlu berpikir agar bagaimana menaikkan (hasil) produksi supaya ada pendapatan dan keuntungan dari sektor ini bagi bangsa dan negara,” ucap Fadel.

 

Menurutnya, saat ini para investor masih belum  tertarik melihat apa yang sedang SKK Migas kerjakan, karena ada sesuatu yang investor ingin lihat dalam keadaan persaingan besar saat ini.

 

“Saya berpendapat, kita musti berani mengambil langkah (baru). Misalkan ada investor yang akan masuk, pada fase eksplorasi itu kita harus jelaskan bahwa mereka bergerak seperti (layaknya) jalan tol. Jangan kita hambat dengan berbagai ketentuan dan pungutan. Ketika mereka mulai produksi barulah, kita berpikir untuk membuat sesuatu untuk dia. Kita harapkan dari SKK Migas keluar sebuah pikiran dan terobosan yang baru tidak hanya sekedar mengelola saja,” ujarnya.

 

Dikatakannya, uang negara yang telah dikeluarkan sangatlah besar. Kepala SKK Migas dan jajarannya dibayar oleh negara agar bisa menaikkan produksi sektor migas supaya rakyat dan negara bisa memiliki pendapatan.

 

“Tanpa ada terobosan apa-apa maka tidak ada gunanya bapak-bapak ada disana.  Tanpa ada sebuah terobosan dan inovasi yang besar kita hanya duduk (rapat) disini dengan hasil yang sama. Komisi VII siap membantu SKK Migas, karena kami yang mengatur kebijakan. Kita bertugas bersama-sama untuk memajukan bangsa dan negara ini,” pungkasnya. (dep/mh)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tambahan Dana Abadi Kemenristek Tak Disetujui, Komisi VII Panggil DJPB Kemenkeu
23-09-2020 / KOMISI VII
Berdasarkan mekanisme pembahasaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi VII DPR RI menyepakati bahwa anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/...
Pemerintah Dinilai Lamban Soal Pengembangan EBT
22-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah masih terkesan lamban dalam menjalankan mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Padahal...
Komisi VII Apresiasi Masukan terkait RUU EBT
22-09-2020 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengapresiasi masukan-masukan yang diberikan berbagai organisasi seperti Kamar Dagang Industri (Kadin), Tropical Landscape...
Anggota DPR Apresiasi Program Langit Biru Pertamina
21-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mengaku tertarik dan mengapresiasi Program Langit Biru Cilacap (PLBC) Pertamina yang pilot...