Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Perang Dagang AS-China

10-06-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Odjie/od

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerukan perlunya Pemerintah dan DPR RI merumuskan berbagai inisiatif baru dalam menyiasati periode ketidakpastian global yang tereskalasi, akibat potensi rusaknya sistem dan mekanisme perdagangan dunia. Serta, ekses dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China. TNI dan Polri harus memastikan terjaganya stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum.

 

“Inisiatif baru atau kebijakan antisipatif diperlukan agar ekses perang dagang itu tidak menimbulkan kerusakan serius di dalam negeri. Karena itu, Pemerintah dan DPR tidak boleh pasif,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam press release yang diterima Parlementaria, Senin (10/6/2019).

 

Sebab, tutur Bamsoet, bisa dipastikan kinerja ekspor akan melemah. Sehingga, defisit neraca perdagangan bisa berkepanjangan. Laju ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan karet tidak akan mulus lagi. Pada saat yang sama, ada potensi pasar Indonesia yang besar akan dibanjiri produk impor.

 

“Salah satunya adalah produk baja dari China. Dampak lainnya adalah meningkatnya permintaan valuta asing akibat tingginya volume impor. Tingginya permintaan valuta asing berpotensi mendepresiasi rupiah,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

 

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini menegaskan, berbagai kemungkinan buruk itu harus diantisipasi. Pemerintah dan DPR RI harus bersiasat, agar ketidakpastian global itu tidak menimbulkan kerusakan serius. Untuk itu, negara harus dalam situasi kondusif.

 

“Apalagi, Indonesia memiliki modal dasar yang cukup mumpuni untuk menghadapi karut marut perdagangan global itu. Indonesia masih sangat potensial menarik investasi asing. Pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah juga dapat merangsang investor lokal untuk berbisnis,” tandas Bamsoet.

 

Bamsoet menambahkan, motor pertumbuhan lainnya adalah konsumsi masyarakat yang akan diupayakan tetap tinggi oleh Pemerintah. Semua itu, masih ditambah lagi dengan naiknya tingkat keyakinan komunitas pebisnis mancanegara. Sebagaimana, tercermin dari pernyataan tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Standard and Poor's atau S&P Global Rating, Fitch Ratings dan Moody’s. 

 

“Modal dasar itu bisa dieksploitasi untuk mempertebal daya tahan ekonomi nasional. Syarat utamanya adalah terjaganya stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum dan terjaganya stabilitas politik,” pungkas Bamsoet. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bamus DPR Sepakati Jumlah Anggota AKD 2019-2024
18-10-2019 / PIMPINAN
Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan Fraksi DPR RI menggelar rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan komposisi jumlah anggota serta...
Pembentukan AKD Disepakati dengan Prinsip Gotong Royong
18-10-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan kesepakatan seluruh fraksi di DPR RI atas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Untuk mengemban...
Ketua DPR Hadiri Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi-JK
18-10-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri perpisahan anggota Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)....
Ketua DPR Pastikan AKD Tetap 11 Komisi
16-10-2019 / PIMPINAN
DPR RI Periode 2019-2014 telah resmi bekerja selama dua pekan terakhir. Namun hingga saat ini, penentuan dan pembentukan Alat Kelengkapan...