Banggar DPR Kaji Proyeksi Ekonomi Tahun 2020

11-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate. Foto : Andri/Man

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima penjelasan terperinci tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2020 yang disebelumnya sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI beberapa hari lalu. Dipimpin Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin, Sri Mulyani menyampaikan proyeksi ekonomi tahun 2020 dan menekankan beberapa langkah penting guna menyongsong perekonomian tahun mendatang.

 

Rapat Kerja Banggar dengan Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019) ini juga membahas pembentukan panitia kerja (panja) terkait RAPBN dan RKP 2020. Pembentukan panja-panja ini dimaksudkan guna pembahasan bisa dilakukan lebih rinci dan detail dari setiap kerangka ekonomi yang diproyeksikan.

 

Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan kerangka ekonomi makro dengan target pertumbuhan sebesar 5,3-5,6 persen. Sedangkan inflasi disasar pada kisaran 2-4 persen dan tingkat bunga SPN 3 bulan berada di 5-5,6 persen. Kemudian nilai tukar Rupiah diperkirakan berada dikisaran Rp 14.000-Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Serta harga minyak mentah Indonesia diasumsikan 60-70 dollar AS per barel di tahun depan. Lalu lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 695 ribu hingga 840 ribu barel per hari.

 

Sedangkan lifting gas bumi mencapai 1,19 juta hingga 1,30 juta barel setara minyak per hari. Selain itu juga ditargetkan rasio pajak (tax ratio) pada tahun depan di kisaran 11,8 persen hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan defisit RAPBN tahun 2020 ditargetkan terjaga di kisaran 1,75 persen hingga 1,52 persen dari PDB. Keseimbangan primer juga ditargetkan positif dan rasio utang bisa di kisaran 30 persen terhadap PDB.

 

Sejumlah Anggota Banggar DPR RI memberikan pandangannya terkait proyeksi tersebut. Salah satunya diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate. Menurutnya, di samping fokus pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun mendatang, pemerintah perlu juga membuat langkah rileksasi fiskal. Hal itu diperlukan sebagai langkah mendorong kegiatan ekspor impor yang juga menguat.

 

“Di samping inovasi dan penguatan SDM, tolong lakukan juga rileksasi fiskal. Sebab, kami ingin mendorong agar kegiatan ekspor dan subsitusi impor kita bisa menguat,” usul politisi Partai NasDem ini sembari mengusulkan agar tema besar APBN 2020 ini ditambahkan kata “rileksasi fiskal” guna memperkuat fokus dan gagasannya agar produk ekspor Indonesia memiliki daya saing kuat di mancanegara.

 

“Tema kebijakan fiskal di 2020 ini mohon ditambah satu kata, ‘rileksasi fiskal’, karena kita ingin mendorong subsitusi impor agar produk-produk ekspor kita punya daya saing yang kuat,” gagas Johnny. Ke depan, Banggar DPR RI akan fokus pada pendalaman KEM PPKF 2020 melalui pembentukan panja. Sehingga diharapkan akan menghasilkan RAPBN 2020 yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi adanya kompetisi global yang tidak menentu, terutama perang dagang antara AS dan China. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah...
Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
19-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak...
Catatan Banggar Untuk RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
23-07-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan sejumlah catatan dalam perumusan kesimpulan untuk dimasukan ke dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN...