Banggar DPR Kaji Proyeksi Ekonomi Tahun 2020

11-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate. Foto : Andri/Man

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima penjelasan terperinci tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2020 yang disebelumnya sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI beberapa hari lalu. Dipimpin Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin, Sri Mulyani menyampaikan proyeksi ekonomi tahun 2020 dan menekankan beberapa langkah penting guna menyongsong perekonomian tahun mendatang.

 

Rapat Kerja Banggar dengan Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019) ini juga membahas pembentukan panitia kerja (panja) terkait RAPBN dan RKP 2020. Pembentukan panja-panja ini dimaksudkan guna pembahasan bisa dilakukan lebih rinci dan detail dari setiap kerangka ekonomi yang diproyeksikan.

 

Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan kerangka ekonomi makro dengan target pertumbuhan sebesar 5,3-5,6 persen. Sedangkan inflasi disasar pada kisaran 2-4 persen dan tingkat bunga SPN 3 bulan berada di 5-5,6 persen. Kemudian nilai tukar Rupiah diperkirakan berada dikisaran Rp 14.000-Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Serta harga minyak mentah Indonesia diasumsikan 60-70 dollar AS per barel di tahun depan. Lalu lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 695 ribu hingga 840 ribu barel per hari.

 

Sedangkan lifting gas bumi mencapai 1,19 juta hingga 1,30 juta barel setara minyak per hari. Selain itu juga ditargetkan rasio pajak (tax ratio) pada tahun depan di kisaran 11,8 persen hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan defisit RAPBN tahun 2020 ditargetkan terjaga di kisaran 1,75 persen hingga 1,52 persen dari PDB. Keseimbangan primer juga ditargetkan positif dan rasio utang bisa di kisaran 30 persen terhadap PDB.

 

Sejumlah Anggota Banggar DPR RI memberikan pandangannya terkait proyeksi tersebut. Salah satunya diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate. Menurutnya, di samping fokus pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun mendatang, pemerintah perlu juga membuat langkah rileksasi fiskal. Hal itu diperlukan sebagai langkah mendorong kegiatan ekspor impor yang juga menguat.

 

“Di samping inovasi dan penguatan SDM, tolong lakukan juga rileksasi fiskal. Sebab, kami ingin mendorong agar kegiatan ekspor dan subsitusi impor kita bisa menguat,” usul politisi Partai NasDem ini sembari mengusulkan agar tema besar APBN 2020 ini ditambahkan kata “rileksasi fiskal” guna memperkuat fokus dan gagasannya agar produk ekspor Indonesia memiliki daya saing kuat di mancanegara.

 

“Tema kebijakan fiskal di 2020 ini mohon ditambah satu kata, ‘rileksasi fiskal’, karena kita ingin mendorong subsitusi impor agar produk-produk ekspor kita punya daya saing yang kuat,” gagas Johnny. Ke depan, Banggar DPR RI akan fokus pada pendalaman KEM PPKF 2020 melalui pembentukan panja. Sehingga diharapkan akan menghasilkan RAPBN 2020 yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi adanya kompetisi global yang tidak menentu, terutama perang dagang antara AS dan China. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Dorong Percepatan Pengalihan Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan
25-01-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan...
Banggar DPR Evaluasi Penerimaan Negara oleh Kemenkeu Sulsel
13-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera memenuhi capaian yang masih...
Banggar DPR Dukung Tambahan Anggaran Renovasi Stadion Mattoangin
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi fokus yang dibahas Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Sulsel...
Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya...