Panja Limbah Indikasi Adanya Pelanggaran Pengelolaan Hutan Riau

13-06-2019 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir Foto : Devi/mr

 

Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI  mengindikasi adanya pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau, khususnya di wilayah Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Pulau Muda, Kabupaten Pelalawan. Dalam kunjungan kerja sebelumnya, Tim Panja Komisi VII DPR RI mendapat beberapa bukti yang dijadikan sebagai temuan, diantaranya adalah adanya kawasan hutan yang dijadikan sebagai perkebunan sawit tanpa izin, serta adanya aktifitas illegal logging.

 

“Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI menemukan beberapa titik lokasi hutan di wilayah Riau  yang  dijadikan perkebunan sawit yang tidak memiliki izin. Kita sudah banyak sekali menemukan kejanggalan-kejanggalan yang seharusnya tidak dibiarkan begitu saja,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta jajarannya di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (12/6/2019).

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI)  yang diubah statusnya menjadi kebun sawit itu perlu dicek kembali perizinannya. "Kalau memang akan dibuat kebun sawit, maka perlu diurus kembali (izinnya), tentunya semua harus melalui prosedur yang sesuai dengan mekanisme yang ada," tandas Nasir.

 

Ia mengatakan, kawasan hutan yang rusak itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya ia meminta kepada KLHK agar membuat suatu peraturan yang pasti. “Undang-undangnya sudah kuat, tinggal pelaksanaannya saja yang harus lebih tegas dan bisa dijadikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baik bagi negara. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menuntaskan masalah ini, supaya negara kita bersih dan semua perusahaan-perusahaan yang nakal bisa taat kepada aturan yang berlaku,” kata Nasir.

 

Nasir menyatakan, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI sudah berupaya mendorong secara maksimal agar persoalan ini mendapatkan solusi yang terbaik. “Hanya tinggal bagaimana pihak KLHK yang harus berjalan secara optimal dan maksimal dalam menjalankan regulasi ini. Semua kerusakan lingkungan yang terjadi ini harus segera dibenahi. Anggaran APBN yang ada harus memiliki azas manfaat dalam penggunaannya dan juga harus tepat sasaran, khususnya untuk pemulihan kawasan yang rusak," imbuhnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa pengelolaan hutan merupakan bagian dari dua kata besar yakni pemanfaatan dan penggunaan kawasan. Di dua kata besar itulah ada perizinan yang diberikan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan.

 

Terkait temuan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI di Kemuning dan Pulau Muda, KLHK mengaku telah melakukan penelusuran untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan tersebut. “Untuk pengelolaan hutan memang ada beberapa macam pemberian izin, yakni pemberian izin untuk HTI, izin HPH, dan izin restorasi ekosistem. Untuk di Provinsi Riau sendiri ketiganya memang ada," ungkap Bambang.

 

Ia mengatakan, langkah penegakan hukum yang dilakukan KLHK terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan izin adalah dengan pemberian sanksi hukum, yaitu berupa pengenaan denda dan sanksi pidana. “Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pengawasan terhadap semua kawasan hutan yang belum diberikan perizinannya," pungkasnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Harus Optimalkan LBM Eijkman
28-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto berharap pemerintah mengoptimalkan peran lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) untuk meneliti virus Corona...
Anggota DPR Ingatkan Menteri ESDM Hati-hati Keluarkan Pernyataan
27-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengingatkan, agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, berhati-hati dalam...
Harga Elpiji Bersubsidi Tak Perlu Dinaikkan
27-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas menilai kebijakan Pemerintah yang akan menaikan harga jual gas elpiji bersubsidi kapasitas 3...
Komisi VII Dorong Implementasi Kelembagaan BRIN
24-01-2020 / KOMISI VII
Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi menghasilkan...