Baleg Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang

13-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto: Jaka/jk

 

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, mandeknya pembahasan beberapa undang-undang yang belum selesai disebabkan oleh pemerintah yang tidak hadir saat pembahasan di DPR. Pembahasan undang-undang tidak bisa dibahas secara sepihak, harus melibatkan pemerintah. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat Baleg membahas penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

"Padahal kalu kita mau jujur, hampir 80 persen undang-undang tidak selesai karena pemerintah tidak datang dalam pembahasan. Ini harus kita tegaskan, supaya landasan hukumnya bagus, dan kita ada dasar, sebagai DPR untuk menyampaikan kepada publik," jelas Supratman, di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

 

Meskipun demikian, Supratman menyampaikan, Baleg akan membuat aturan terbaik agar kebuntuan dalam pembahasan undang-undang bisa diselesaikan melalui dasar hukum yang legal. "Kita akan berusaha semaksimal mungkin membuat rancangan undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah deadlock pembahasan undang-undang yang ada di DPR," ujarnya.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengungkapkan, bahwa pembahasan undang-undang sampai pengembilan keputusan itu semestinya melibatkan semua unsur kekuatan politik yang ada, baik pemerintah, DPR, pimpinan partai yang diwakili oleh fraksi yang ada di DPR. 

 

"Kita beritikad baik, dengan kita menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-Undangan. Saya yakin nanti akan membatasi, sehingga keputusan politik yang sifatnya krusial itu bisa dipikirkan oleh fraksi dan pimpinan partai politik," papar Supratman. (eko/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg Setujui RUU Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Dibahas di Paripurna
19-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan...
Revisi UU KPK akan Dirapatkan ke Paripurna
17-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah telah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
13-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR dan Pemerintah sore ini telah sepakat untuk melakukan perubahan...
19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan
13-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sudiro Asno mengatakan bahwa salah satu hal yang diperjuangkan dalam proses revisi Undang-Undang...