Komisi V Imbau Basarnas Tambah Jumlah Pos

13-06-2019 / KOMISI V

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Azka/od

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengimbau Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk untuk bekerja lebih efektif, yaitu dengan menambahkan pos-pos di setiap wilayah Indonesia. Sigit mengungkapkan, setiap kali pihaknya melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke berbagai daerah, dirinya menemukan berbagai kekurangan pada Basarnas, antara lain kurangnya jumlah personel, jumlah pos, dan jumlah peralatan.

 

“Kami mendorong Basarnas untuk terus melakukan peningkatan dan pengembangan  organisasi, baik dari jumlah personel maupun jumlah pos. Di mana program tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) di tahun 2019 ini,” ujar Sigit usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala Basarnas, BMKG, dan jajaran lembaga terkait di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

 

Selan itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti response time yang dimiliki Basarnas masih terlalu lambat. Sigit mengusulkan, Basarnas dengan segera melakukan penambahan alat untuk menghasilkan response time yang lebih cepat dalam penanganan di lapangan, dalam hal ini pertolongan pertama kepada korban bencana atau insiden.

 

“Saya kira akan lebih bagus jika anggaran memungkinkan untuk penambahan alat angkut seperti helikopter atau pesawat. Tujuannya untuk menghasilkan response time yang lebih cepat. Saat ini, response time yang dimiliki Basarnas masih sekitar 20 menit. Kami dorong untuk dapat meningkatkan response time menjadi 10 menit,” tandas Sigit.

 

Legislator dapil Jawa Timur I ini mengungkapkan, guna meningkatkan kinerja Basarnas, saat ini anggaran tahun 2020 untuk Basarnas sedang dibahas untuk dianggarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Sigit berharap masih adanya space fiskal yang tersedia. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi Basarnas.

 

“Pada tahun-tahun sebelumnya, juga terjadi hal yang sama. Ketika terjadi backlog, jika tersedia, maka dananya segera akan ditambahkan. Tahun lalu, tambahan yang dianggarkan untuk Badan SAR Nasional (Basarnas) mencapai sekitar Rp 200 sampai Rp 300 miliar. Saya optimis, masih ada tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2020 ini,” pungkas Sigit.

 

Sebelumnya, Kepala Basarnas Bagus Puruhito menyampaikan perihal pengembangan organisasi Basarnas yang telah disetujui Menteri PAN-RB di tahun 2019 ini. Sehingga, pada akhir 2019 nanti, Basarnas akan mempunyai 43 Kantor SAR, 77 pos, dan 27 unit siaga SAR. RKP Basarnas tahun 2020 mengangkat tema “Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas". Prioritas Basarnas untuk melakukan pelatihan bagi 10.000 orang berpotensi.

 

“Adapun, peningkatan tersebut adalah penambahan 5 pos menjadi kantor kelas B yang terdiri dari Palangkaraya, Cilacap, Tarakan, Mamuju, Nias. Kelas dari B menjadi A untuk 6 kantor, yaitu yaitu Pekanbaru, Pontianak, Mataram, Sorong, Jayapura dan Kendari. Serta, yang terakhir, 5 unit siaga menjadi Pos SAR Lampung Selatan, Kerinci, Banyuwangi, Wonosari, dan Wonosobo,” tutup Kepala Basarnas. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Usul Rapat Lintas Komisi Bahas Penanganan Bencana
23-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan adanya rapat lintas komisi membahas secara spesifik penanganan bencana yang terjadi di...
Legislator Ingatkan BMKG Lebih Akurat dalam Prakiraan Cuaca
22-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk bisa lebih memberikan informasi prakiraan...
Anggota DPR Apresiasi Kemenhub Revitalisasi Jalur Kereta Api
22-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merevitalisasi jalur kereta api (KA) Ciranjang-Cipatat, Jawa Barat,...
Pengelolaan Bekas Stasiun Ponorogo Diminta Kembali ke Pemkab
20-09-2020 / KOMISI V
Stasiun Ponorogo sudah lama tidak aktif. Bahkan, kini stasiun itu dimanfaatkan sebagai pasar. Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni...