Baleg Tekankan Pentingnya Penetapan Status Bencana

17-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto (Kanan) Foto : Azka/mr

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menjabarkan pentingnya penetapan status darurat bencana dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Menurutnya penetapan status bencana berkaitan dengan banyak hal penting tentang hajat hidup para korban bencana. Status bencana ada yang bersifat nasional, dan juga lokal bisa tingkat provinsi atau kabupaten, kota, semua tergantung skala kerusakan.

 

"Penetapan status bencana berkaitan dengan anggaran, apakah anggaran nasional atau anggaran daerah, di situ konteksnya. Karena itu penetapan status menjadi sangat penting, demi pengelolaan tata keuangan negara," papar Totok saat Rapat Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana dengan para Tenaga Ahli Baleg, di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). 

 

Penetapan status darurat bencana ada di Pasal 27, penetapan dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Menurut Totok, pemerintah di masing-masing tingkatan berhak untuk melakukan perubahan status, jadi status darurat kabupaten bisa ditingkatkan menjadi provinsi, oleh instansi pemerintah provinsi, selanjutnya bisa diubah darurat nasional oleh instansi pemerintah pusat. Semua tergantung skala dan kategori yang sudah diatur dalam undang-undang. 

 

"Karena adanya undang-undang ini pemerintah berkewajiban menyiapkan peraturan pelaksanaanya, melalui PP dan lain sebagainya, supaya ada kepastian hukum terhadap suatu peristiwa bencana. Jadi ketika terjadi bencana sudah bisa ditentukan kategorinya," jelas Totok. 

 

Dia menegaskan, penetapan status bencana bisa tidak final, dapat diubah tergantung kategorinya. Waktu penetapan juga harus segera dilakukan karena berkenaan dengan cara penanganan. "Batasan waktu sejak peristiwa terjadi, kepastian bagi setiap Warga Negara Indonesia yang menderita bencana langsung ditangani negara, itu tujuannya. Status itu bisa tidak final, bisa dilakukan perubahan," papar Totok.

 

Menurutnya penetapan status tidak boleh berlarut-larut, agar bisa segera diambil tindakan penanganan bencana. "Harus ada batasan waktunya sejak bencana terjadi berapa hari, pemerintah harus menetapkan status itu. Walau pun status itu bisa berubah, berapa jam, berapa hari setelah peristiwa," tandas legislator dapil Jawa Timur V itu. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penghapusan Eselon III dan IV Butuh Regulasi Yang Jelas
19-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan menilai wacana penghapusan eselon III dan IV bukanlah hal yang mudah dan...
Regulasi Investasi Mengemuka Saat Baleg Serap Aspirasi Di Makassar
19-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Regulasi investasi menjadi salah satu bahasan yang menarik saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (kunspek) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI...
Baleg DPR Serap Aspirasi Tentang Prolegnas dan Prolegnas Prioritas
19-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menyambut baik berbagai aspirasi atau masukan terkait program legislasi nasional (prolegnas)...
RUU Pertanahan Harus Jadi Payung Hukum Atas Pemanfaatan Tanah
15-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan merupakan salah satu RUU yang pembahasannya di-carry overdari periode sebelumnya. Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR...