Legislator Sambut Positif Penarikan RUU Permusikan dari Prolegnas

18-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Anang Hermansyah Foto : Dok/mr

 

Inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan Anang Hermansyah menyambut positif kesepakatan DPR dan Pemerintah untuk menarik RUU Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Langkah ini sejalan dengan aspirasi dari stakholder musik di Indonesia.

 

Ia mengapresiasi langkah cepat Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah dalam merespon surat penarikan yang dikirim pada 6 Maret 2019 lalu terkait penarikan RUU Permusikan. "Saya menyambut positif atas kesepakatan Baleg DPR dan Pemerintah untuk menarik RUU Permusikan dari daftar Prolegnas," ujar Anang dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (18/6/2019). 

 

Musisi asal Jember ini menuturkan pada 6 Maret 2019 lalu, dirinya mengirimkan secara resmi surat penarikan RUU Permusikan dari daftar Prolegnas. "Dalam surat tersebut saya sampaikan dua poin alasan penarikan RUU Permusikan yakni karena tanggapan dan masukan dari komunitas musik di tanah air terhadap sejumlah substansi materi RUU," kata Anang.

 

Alasan yang kedua, imbuh Anang, rencana musyawarah besar (Mubes) stakeholder musik di Indonesia untuk menyamakan persepsi terkait persoalan yang terjadi di dunia permusikan tanah air. "Disepakati akan digelar Mubes stakehloder musik di Indonesia untuk mencari titik temu atas persoalan yang muncul di sektor musik kita," tambah Anang. 

 

Anang menyebutkan usulan RUU Permusikan merupakan aspirasi yang muncul dari stakeholder musik untuk menjawab berbagai persoalan dari hulu hingga hilir yang terjadi di sektor musik. "Namun, dalam perjalannnya terdapat substansi materi RUU yang keluar dari khittah musik khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi dan berkarya. Tak ada jalan lain, RUU ini harus ditarik," cetus Anang. 

 

Ia berharap, rencana pertemuan stakeholder musik di Indonesia melalui Mubes ekosistem musik dapat segera terselenggara guna merespon persoalan yang terjadi di sektor musik di Indonesia. "Karut marut di sektor musik harus direspon secara komprehensif oleh stakeholder musik di tanah air. Bentuknya penyikapannya seperti apa, mari kita rembug bersama melalui musyawarah," tandas Anang. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg Setujui RUU Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Dibahas di Paripurna
19-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan...
Revisi UU KPK akan Dirapatkan ke Paripurna
17-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah telah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
13-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR dan Pemerintah sore ini telah sepakat untuk melakukan perubahan...
19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan
13-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sudiro Asno mengatakan bahwa salah satu hal yang diperjuangkan dalam proses revisi Undang-Undang...