Ittama DPR Submit PMPZI Tahun 2019

19-06-2019 / INSPEKTORAT UTAMA

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha Foto : Kresno/mr

 

 

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha beserta jajaran Inspektorat Utama DPR RI melakukan submit Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integitas (PMPZI) tahun 2019 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk Biro Persidangan II dan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP). Submit menuju WBK dan WBBM ini merupakan yang pertama kalinya.

 

Totok, sapaan akrab Setyanta menjelaskan, Biro Persidangan II dan Biro KSAP dipilih sebagai percontohan reformasi birokrasi (RB) yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pertama, karena aktivitas utama persidangan dan pelayanan yang secara langsung kepada Anggota Dewan. Kedua memiliki sumber daya manusia (SDM) yang banyak. Dan ketiga, anggaran yang relatif besar. Jadi, kedua biro ini diharapkan akselerasinya lebih cepat.

 

“Prasyarat dari zona integritas yang pertama adalah core business (aktivitas utama) layanan, yaitu sesuai dengan dijalankan dalam hal ini kita adalah supporting system dari DPR. Kemudian core business yang kedua adalah yang memiliki SDM relatif banyak dan anggaran yang relatif besar,” kata Totok saat memimpin submit PPMZI di Ruang Rapat Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

 

Totok menambahkan, Ittama DPR RI senantiasa melakukan pendampingan terhadap dua Biro tersebut untuk menyukseskan terwujudnya pembangunan zona integritas yang setidaknya membutuhkan sejumlah kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), antara lain manajemen perubahan, penataan SDM, standar pelayanan, dan sistem pengendalian intern.

 

“Inspektorat Utama melakukan pendampingan kepada dua Biro ini untuk melakukan pembangunan zona integritas. Mereka diminta untuk melakukan peningkatan improvement terhadap cara kerja SDM, antara lain pengelolaan anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi agar memenuhi kriteria bekerjanya sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian PAN-RB,” kata Totok.

 

Totok berharap, ke depannya, seluruh biro di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dan Inspektorat DPR RI sudah berada pada Zona Intergritas menuju WBK dan WBBM pada tahun 2025.  “Ini perlu saya tegaskan. Jadi seluruh Biro dan Inspektorat itu harus sudah berada pada zona integritas menuju WBK dan WBBM pada tahun 2025. Oleh karena itu akan kita tambah tahun depan,” harap Totok. (qq/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ittama DPR Dorong Peningkatan Survei Maturitas SPIP ‘Online’
17-10-2019 / INSPEKTORAT UTAMA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengharuskan lembaga-lembaga melaksanakan SPIP dalam manajemen risiko...
Ittama DPR Gelar Workshop Budaya Integritas
24-09-2019 / INSPEKTORAT UTAMA
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa persoalan integritas adalah persoalan besar yang harus secara konsisten dilakukan oleh seluruh...
Keterbukaan Parlemen Beri Akses Partisipasi Publik
23-08-2019 / INSPEKTORAT UTAMA
Implementasi open parliament atau keterbukaan parlemen tidak hanya sekedar bertujuan untuk menyediakan data dan informasi, tetapi juga memberikan akses kepada...
ASN Setjen dan BK DPR RI Wajib Sampaikan LHKASN
19-07-2019 / INSPEKTORAT UTAMA
Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan, salah satu alasan mengapa pentingnya...