Baleg DPR Serap Aspirasi Revisi UU Penanggulangan Bencana

21-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Papua Barat Foto : Eka Hindra/mr

 

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto menyerap aspirasi Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat. Totok menjelaskan, Baleg ingin mendengarkan langsung bagaimana penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah dan mitra terkait di Papua Barat.

 

“Kemudian berkaitan juga dengan usulan, misalnya penganggaran. Ini menjadi kendala yang selama ini ditemukan di daerah serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penanggulangan bencana di daerah hanya mendapatkan dana dari BNPB dan ketersediaan sarana dan prasarana,” kata Totok saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Papua Barat, Rabu (19/6/2019). Baleg diterima jajaran Pemprov Papua Barat dan mitra kerja terkait.

 

Politisi PAN usai pertemuan menjelaskan, terkait usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat terkait pendidikan vokasi, ia memastikan hal itu akan tetap diakomodir, dengan diberikannya payung hukum. Sehingga apabila suatu daerah merasa membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kebencanaan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan beasiswa untuk kepentingan daerahnya.

 

Sebelumnya, Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Barat Reymond Yap menjelaskan, usulan dari Pemprov Papua Barat yang perlu menjadi perhatian adalah harus adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana guna penanggulangan bencana di daerah. “Termasuk daerah-daerah spesifik seperti daerah pertambangan, perlu ada peran pelaku usaha yang telah mengambil keuntungan dari suatu daerah untuk berbagi tanggung jawab,” tegasnya.

 

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Papua Barat, Sorong itu, turut hadir Kepala BPBD Papua Barat Derek Ampnir, perwakilan Basarnas Papua Barat, perwakilan Polda Papua Barat, perwakilan Kodam XVIII Kasuari Papua Barat, serta akademisi dan instansi terkait di Papua Barat. (hr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penghapusan Eselon III dan IV Butuh Regulasi Yang Jelas
19-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan menilai wacana penghapusan eselon III dan IV bukanlah hal yang mudah dan...
Regulasi Investasi Mengemuka Saat Baleg Serap Aspirasi Di Makassar
19-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Regulasi investasi menjadi salah satu bahasan yang menarik saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (kunspek) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI...
Baleg DPR Serap Aspirasi Tentang Prolegnas dan Prolegnas Prioritas
19-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menyambut baik berbagai aspirasi atau masukan terkait program legislasi nasional (prolegnas)...
RUU Pertanahan Harus Jadi Payung Hukum Atas Pemanfaatan Tanah
15-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan merupakan salah satu RUU yang pembahasannya di-carry overdari periode sebelumnya. Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR...