Baleg DPR Serap Aspirasi Revisi UU Penanggulangan Bencana

21-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Papua Barat Foto : Eka Hindra/mr

 

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto menyerap aspirasi Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat. Totok menjelaskan, Baleg ingin mendengarkan langsung bagaimana penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah dan mitra terkait di Papua Barat.

 

“Kemudian berkaitan juga dengan usulan, misalnya penganggaran. Ini menjadi kendala yang selama ini ditemukan di daerah serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penanggulangan bencana di daerah hanya mendapatkan dana dari BNPB dan ketersediaan sarana dan prasarana,” kata Totok saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Papua Barat, Rabu (19/6/2019). Baleg diterima jajaran Pemprov Papua Barat dan mitra kerja terkait.

 

Politisi PAN usai pertemuan menjelaskan, terkait usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat terkait pendidikan vokasi, ia memastikan hal itu akan tetap diakomodir, dengan diberikannya payung hukum. Sehingga apabila suatu daerah merasa membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kebencanaan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan beasiswa untuk kepentingan daerahnya.

 

Sebelumnya, Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Barat Reymond Yap menjelaskan, usulan dari Pemprov Papua Barat yang perlu menjadi perhatian adalah harus adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana guna penanggulangan bencana di daerah. “Termasuk daerah-daerah spesifik seperti daerah pertambangan, perlu ada peran pelaku usaha yang telah mengambil keuntungan dari suatu daerah untuk berbagi tanggung jawab,” tegasnya.

 

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Papua Barat, Sorong itu, turut hadir Kepala BPBD Papua Barat Derek Ampnir, perwakilan Basarnas Papua Barat, perwakilan Polda Papua Barat, perwakilan Kodam XVIII Kasuari Papua Barat, serta akademisi dan instansi terkait di Papua Barat. (hr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...