Pemaparan Anggaran BNPP dan BMKG Belum Detail

24-06-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menilai pemaparan anggaran dan program di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) belum dijelaskan secara detail. Dia mengharapkan unit Eselon I di lembaga tersebut bisa melaporkan secara jelas program dan prioritas anggaran tahun 2020. Menurutnya rapat dengan jajaran Eselon I di lembaga tersebut harus memberi penjelasan yang lebih mendalam dan agak teknis. 

 

"Tidak ada sama sekali Pak, jadi total-total semuanya (tidak ada rincian anggaran). Jadi saya menarik kesimpulan tidak ada bedanya rapat kerja dengan kepala badan, dengan rapat sekarang ini, harusnya detail," tandas Hamka, di ruang rapat Komisi V Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Sestama BMKG, Sestama BNPP, dan Sekretaris Bapel BPWS ini membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran tahun 2020 di unit eselon I. Menurutnya satuan pokok anggaran di unit eselon I harus dijelaskan secara detail. Dia pun menjabarkan dengan contoh pengadaan helikopter di BNPP dan program kerjasama BNPP secara lokal dan internasional.  

 

"Pengadaan helikopter, beberapa program di bawah harus didetailkan. Lokasinya di mana jumlahnya berapa. Misalnya kerjasama luar negeri, dalam negeri. Kerjasama dalam bentuk apa kira-kira itu didetailkan dalam program kerja kegiatannya apa saja anggarannya, bagaimana," kritis Hamka. 

 

Sedangkan untuk BMKG, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengkritisi tentang program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di BMKG. "Penyelenggaraan program pendidikan diploma itu apa, di mana, apa yang mau dididik. Harus detail, Rp 34 miliar digunakan untuk apa saja, siapa yang dididik dengan uang tersebut. Apakah bapak sendiri tenaganya atau melibatkan yang lain," papar Hamka. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Panjang Runway Bandara Komodo Terbatas
25-01-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengakui, bahwa Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, memang harus...
BWS Kalimantan III Disarankan Bangun Kolam Retensi untuk Atasi Banjir
25-01-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyarankan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III agar membangun kolam retensi untuk menggantikan...
Kaji Ulang Tata Ruang Pengendalian Banjir Samarinda
25-01-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan agar Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengkaji ulang tentang tata...
Komisi V Terima Keluhan Minimnya Air Bersih di Sekitar Bendungan Ciawi
24-01-2020 / KOMISI V
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendapati keluhan terkait minimnya air bersihdari masyarakat sekitar pembangunan proyek Bendungan Ciawi,...