Anggaran Kemenag Naik, Komisi VIII Pertanyakan Pemerataan Kualitas Pendidikan Agama

25-06-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong Foto : Azka/mr

 

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong mengatakan, Komisi VIII DPR RI sudah melakukan Rapat Kerja bersama Menteri Agama beserta jajarannya dengan membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020, selama dua pekan terakhir. Komisi VIII DPR RI menyepakati usulan tambahan sebesar Rp 6,1 triliun, atas Pagu Indikatif Kemenag sebesar Rp 65,2 triliun untuk TA 2020. Anggaran Kemenag naik secara signifikan dari Rp 62 triliun pada tahun 2019 lalu.

 

Usulan anggaran TA 2020 dengan total Rp 71,3 triliun ini didominasi untuk dua mata anggaran, yaitu Program Bimbingan Masyarakat Agama dengan dan paling besar untuk Program Pendidikan Islam yang mencapai 80 persen, naik 6,28 persen dari alokasi tahun lalu. Meski terjadi kenaikan, Ali Taher menilai sebaran anggaran harus merata di berbagai lapisan pendidikan yang diselenggarakan baik pemerintah, maupun swasta.

 

“Misalnya pada Pendidikan Islam, pesantren dan madrasah kita itu jumlahnya lebih dari 90.000. Sementara yang baru bisa terakreditasi hanya 53.000, sisanya belum. Ini akan berdampak pada tidak meratanya pelayanan publik termasuk kualitas tenaga sumber daya manusia, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan,” tandas Politisi F-PAN ini usai memimpin Raker dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

 

Ali Taher juga menilai tambahan anggaran belum cukup untuk bisa menjalankan pendidikan yang berkualitas dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, problematika pendidikan agama di Indonesia sangat bervariasi. “Kota besar tentu berbeda dengan kota kecil. Jangankan swasta, Pemerintah saja punya klaster A, B, dan C. Madrasah Aliyah Negeri juga ada klaster A, B, C. Sebaran anggaran tidak merata inilah yang nantinya menganggu proses pendidikan,” tambah legislator dapil Banten ini.

 

Zonasi, menjadi sistem yang diharapkan untuk turut meningkatkan meratanya kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Ali berharap dengan adanya sistem zonasi, makas seluruh prospek pedidikan dapat meningkat secara merata di tanah air. “Zonasi itu kan tujuannya meningkatkan kualitas dan juga memunculkan peran serta masyarakat dan mutu yang secara seimbang,” jelasnya. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap besaran usulan tambahan dan Pagu Indikatif Kemenag RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemensos dan BNPB Didesak Beri Edukasi Kebencanaan Warga
15-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang...
Anggaran Kemensos dan BNPB Harus Ditingkatkan
14-01-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020...
Bantuan Pendidikan Anak Korban Banjir Harus Diprioritaskan
06-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily minta kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah agar bantuan banjir diprioritaskan...
Legislator Ajak Masyarakat Galakkan Budaya Gotong Royong
27-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, meresmikan Pipanisasi air bersih di kampung Bunikasih, Desa Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten...