Penerimaan Pajak Harus Lebih Ditingkatkan

25-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Foto : Azka/mr

 

 

Penerimaan pajak yang setiap tahunnya selalu berada di bawah target penerimaan menjadi perhatian Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal dan Defisit Pembiayaan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menuturkan, seharusnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa dalam pengawasan presiden secara langsung, sehingga bisa memutus rantai birokrasi dalam pengawasannya, DJP dalam hal ini juga bisa lebih leluasa bekerja apabila tidak dinaungi Kementerian Keuangan.

 

Meski rasio penerimaan pajak tidak mencapai target, Said memberikan apresiasi dari sisi komitmen Kemenkeu dalam kerja kerasnya meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.“Saya perhatikan rasio pajak setiap tahun anggaran ke tahun anggaran, dari sisi komitmen kami memberikan apresiasi, walaupun tiap tahun enggak pernah mencapai target,” kata Said saat pembahasan pendahuluan RAPBN 2020 dengan sejumlah Deputi Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

 

Melalui kebijakan pemisahan DJP dari Kemenkeu diyakini Said sebagai solusi untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak. Meskipun ia mengakui apa yang ia sampaikan bukanlah hal baru. “Kalau begini caranya apakah kalau tahun ini tidak sampai target, tahun depan tidak sampai 11,4 persen. Yang paling benar menurut saya dibentuk tersendiri saja terpisah dari Kementerian Keuangan, Badan Penerimaan Pajak dan Cukai,” jelasnya.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendapatan pajak atau penerimaan Ditjen Pajak termasuk PPh Migas mencapai Rp 496,6 triliun atau 'hanya' tumbuh 2,4 persen bila dibandingkan periode 2017-2018. Manakala pada saat itu penerimaan DJP tumbuh 14,2 persen.

 

Ke depan, perlu dicari solusi dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan. DPR RI siap untuk melakukan sinergi dengan pemerintah manakala dibutuhkan RUU baru guna pembentukan Badan Perpajakan di bawah naungan Presiden. “Sebab selalu targetnya bagus kita apresiasi, tapi tidak pernah sampai. Bikin RUU saja yang baru langsung di bawah Presiden,” pungkas Said. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...
Pemulihan Ekonomi 2020, Kunci Pembangunan 2021
22-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator...