BKSAP Selenggarakan FGD Bahas Persiapan WPFSD ke-3

25-06-2019 / B.K.S.A.P.

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf Foto : Geraldi/mr

 

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) membahas persiapan pelaksanaan sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3, dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serta United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) sebagai penjuru SDGs di Indonesia.

 

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berharap, FGD ini dapat mematangkan konsep WPFSD ke-3 serta menentukan tema dan sub tema WPFSD ke-3. Ia menitikberatkan bahwa tema yang akan digunakan pada WPFSD ke-3 nanti bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di dunia melalui economic inclusion.

 

“Tema ini kami ambil sejalan dengan tema yang sekarang diusung oleh High Level Political Forum (HLPF) yang berlangsung Juli ini di New York. Parlemen mengambil tema ini karena memang kesenjangan itu terjadi di seluruh dunia saat ini. Jadi dengan adanya perubahan dinamika politik, demokrasi dan lainnya ini menyebabkan perang dagang kemudian menimbulkan kesenjangan,” tutur Nurhayati usai FGD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

 

Nurhayati menjelaskan, tema ini sangat tepat dibahas pada level parlemen, karena sesuai dengan fungsi kebijakan legislasi dan anggaran, bahwa parlemen harus mendorong implementasi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. “Tentunya sesuai fungsi parlemen, bagaimanapun juga implementasi dari agenda 2030 atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan anggaran, dan fungsi diplomasi parlemen,” sebutnya.

 

Politisi Partai Demokrat tersebut itu juga mendorong agar agenda WPFSD nantinya mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia untuk menunjukkan komitmen pembangunan berkelanjutan itu sendiri dan menekan penggunaan Bahasa Indonesia dalam agenda WPFSD ke-3 nanti. Menurut Nurhayati, hal ini harus sesuai dengan amanah UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

“Penggunaan Bahasa Indonesia nanti akan menunjukkan komitmen dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dimana tujuan ini merupakan amanah dari UUD 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana tercantum di dalamnya no one left behind atau tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam pendidikan,” ujar politisi dapil Jawa Timut V ini.

 

Oleh karena hal tersebut, dalam rangka menunjukkan komitmen sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan 2030, DPR RI telah menunjukkan bukti konkret dalam hal pendidikan yaitu menyetujui pengajuan 20 persen anggaran untuk pendidikan. “Karena kami tahu kepentingannya untuk pencapaian politic of education dan lain sebagainya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini, maka kami sepakati hal tersebut untuk pendidikan,” tambahnya.

 

Dalam agenda FGD tersebut BKSAP DPR RI mengundang Plt. Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Deputi Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan UN SDSN Representatives sebagai narasumber. Sementara itu, Nurhayati turut didampingi Anggota BKSAP DPR RI seperti Putu Supadma Rudana (F-PD), Budi Djiwandono (F-Gerindra), dan Syamsul Bachri (F-PG). (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua BKSAP Terima Delegasi Hungaria Bahas Kerja Sama Parlemen
11-02-2020 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Delegasi Hongaria yang dipimpin oleh Deputi Speaker...
Konferensi Liga Parlemen Dunia untuk Palestina Hasilkan Beberapa Butir Resolusi
10-02-2020 / B.K.S.A.P.
Konferensi Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds (Palestina) ketiga yang mengambil tema "Towards Effective Strategy to Defend Jerusalem” ini menghasilkan beberapa...
Ketua BKSAP Ditunjuk Sebagai Vice President Liga Parlemen Dunia untuk Palestina
10-02-2020 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon dan Mr. Nuredin Nabaty dari Parlemen Turki ditunjuk menjadi...
Perlu Terobosan Capai 'Goals' dalam SDGs
05-02-2020 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengatakan, BKSAP siap ikut membantu pemerintah menyosialisasikan tujuan pembangunan...