Lembaga Pendidikan Pemerintah Harus Sesuaikan Besaran Biaya

25-06-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin Foto : Geraldi/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin mengingatkan kepada lembaga pendidikan tinggi milik negara, khususnya lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, agar kembali menyesuaikan besaran biaya pendidikannya. Hal ini agar besaran biaya lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

 

“Ada banyak sekolah tinggi milik pemerintah, namun biayanya masih agak mahal bagi kalangan tertentu. Sehingga anak-anak yang punya keterbatasan biaya tidak bisa menempuh pendidikannya di sana,” imbuh John saat mengikuti RDP dengan jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, seharusnya pemerintah mengambil solusi terhadap hal ini. Seperti memperluas biaya penuh sampai lulus bagi para siswa yang berprestasi dan mendapatkan rekomendasi terbaik, agar nantinya masyarakat tidak merasa terbebani terhadap biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.

 

“Banyak yang mengadu ke saya terkait biaya tersebut, khususnya di daerah-daerah terpencil. Pemerintah seharusnya memberikan biaya penuh yang lebih luas lagi bagi mereka, khususnya yang berprestasi atau mendapatkan rekomendasi terbaik dari pemerintah setempat,” imbuh John.

 

Politisi dapil Papua tersebut menambahkan, pemerintah harus lebih memperhatikan anak-anak di daerah terpencil seperti Papua, karena masih banyak yang kekurangan biaya ataupun mengenyam pendidikan yang masih minim, sehingga penting sekali untuk mendapatkan bantuan.

 

“Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, jika program tersebut berjalan, pastinya masyarakat di daerah terpencil akan sangat bangga sekali. Karena mereka itu susah sekali menempuh pendidikan di lembaga pendidikan milik pemerintah,” tutur John. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BWS Kalimantan III Disarankan Bangun Kolam Retensi untuk Atasi Banjir
25-01-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyarankan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III agar membangun kolam retensi untuk menggantikan...
Kaji Ulang Tata Ruang Pengendalian Banjir Samarinda
25-01-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan agar Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengkaji ulang tentang tata...
Komisi V Terima Keluhan Minimnya Air Bersih di Sekitar Bendungan Ciawi
24-01-2020 / KOMISI V
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendapati keluhan terkait minimnya air bersihdari masyarakat sekitar pembangunan proyek Bendungan Ciawi,...
Syahrul Aidi Dukung Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Riau
24-01-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Riau. Menurutnya, sudah sepantasnya Riau...