Peneliti DPR Dikukuhkan Sebagai Profesor Riset

25-06-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Pengukuhan Profesor Riset  Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si dalam Sidang Majelis Profesor Riset yang  dipimpin Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Bambang Subiyanto, turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Foto : Andri/mr

 

 

Peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dikukuhkan sebagai profesor riset bidang sosiologi politik. Peneliti yang dikukuhkan tersebut adalah Muhammad Mulyadi yang menjadi Profesor Riset ke-3 dari Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dan ke-519 secara nasional.

 

Pengukuhan profesor dilangsungkan dalam Sidang Majelis Profesor Riset yang  dipimpin Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Bambang Subiyanto, turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan sejumlah pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, akademisi, dan undangan lain di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan , Jakarta, Selasa (25/6/2019).

 

Dalam orasi ilmiahnya dengan judul “Peran Modal Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif”, Profesor Mulyadi ia memaparkan, konsep modal sosial merupakan salah satu konsep yang belum terlalu populer namun keberadaanya sudah cukup sering didiskusikan. Seperti yang diketahui, selama ini, pembangunan dilakukan hanya menggunakan modal fisik yakni Sumber Daya Manusia (SDM).

 

“Modal sosial di negara kita belum mendapatkan tempat prioritas pengembangan, padahal modal sosial merupakan landasan bagi tumbuhnya kepercayaan dan kerja sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini terjadi karena mungkin pemahaman istilah konsep modal sosial belum dipahami dengan baik oleh kalangan para pengambil keputusan di tingkat desa sampai dengan nasional,” ungkap Mulyadi.

 

Mulyadi yang memulai karirnya sebagai peneliti pada DPR RI sejak tahun 2009 ini memaparkan, modal sosial yang menjadi salah satu potensi yang ada di masyarakat tersebut harus terus dikembangkan. Menurutnya, modal sosial akan menumbuhkan partisipasi masyarakat, sebab hubungan sosial yang terjadi di dalamnya berdampak pada berkembangnya trust, jaringan kerja sama dan norma-norma yang ada di masyarakat.

 

“Oleh karena itu dalam konteks masalah pembangunan, dapat diatasi dengan mengembangkan modal sosial sebagai suatu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang pada masa sebelumnya abai atau bahkan mulai hilang dan tergerus. Ini penting, bukan hanya dalam konteks pembangunan tapi jauh lebih dari itu,” jelas peneliti yang telah menghasilkan 45 karya tulis ilmiah itu.

 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar turut memberikan sambutan. Ia menyampaikan dalam rangka menghadirkan praktik pemerintahan demokratis dalam skema check and balance antara lembaga negara terus dilakukan. Hal ini sebagai suatu upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang demokratis, berkualitas, berimbang, sekaligus berimplikasi pada terjaminnya kepentingan rakyat.

 

“Melalui orasi ilmiah yang telah disampaikan, kita meyakini bahwa modal sosial merupakan instrumen penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Modal sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan baik itu pembangunan manusia dan sosial pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Tingginya modal sosial akan mendorong efektivitas pemerintahan beragam determinan, memungkinkan negara berfungsi lebih efektif dan memiliki legitimasi,” ujar Indra.

 

Lebih lanjut dirinya turut memberikan apresiasi dan senantiasa mendukung semua bentuk penelitian serta riset-riset para peneliti di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas supporting dewan ke depannya. Melalui pengukuhan ini, Indra berharap dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk terus berkarya menjadi profesor riset berikutnya.

 

“Secara khusus saya berpesan kepada seluruh peneliti, tingkatkanlah kompetensi, jadilah peneliti yang profesional, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika administrasi publik, dalam memberikan dukungan kepada anggota dewan. Jangan biarkan hasil penelitian menumpuk tanpa memberikan nilai kebermanfaatan,” pesan indra.

 

Mohammad Mulyadi, lahir di Makassar 13 Maret 1976, adalah anak kedua dari Bapak H. Padjung Akil (alm) dan Ibu hj. Andi Masyita. Menikah dengan Tiktik Rahmyanti, dan dikaruniai tiga orang putera, yaitu Muhammad Sayyidas Sadat, Muhammad Syeikh Maulana Zuhud, dan Muhammad Syeikh Shadiq Padjung.

 

Riwayat Jabatan Fungsional Peneliti diawali sebagai Peneliti Madya golongan IV/a tahun 2011, Peneliti Madya golongan IV/b tahun 2013, Peneliti Madya golongan IV/c tahun 2016, dan memperoleh jabatan Peneliti Utama golongan IV/d bidang Sosiologi Politik tahun 2018.

 

Ikut serta dalam pembinaan kader lmiah, yaitu sebagai pembimbing jabatan fungsional peneliti Setjen DPR RI, penguji skripsi (S1) pada Institut STIAMI, serta pembimbing dan penguji tesis (S2) pada institut STIAMI.

 

Mohammad Mulyadi aktif dalam organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai Pengurus Pusat Indonesian Qualitative Researcher Association (IQRA) (tahun 2017 – sekarang) dan Wakil Ketua Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Cabang DPR RI (tahun 2018 – sekarang). Memperoleh tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2017) dari Presiden Republik Indonesia. (tra/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peserta Terbaik dan Terfavorit Parkam 2019 Terpilih
14-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kegiatan Parlemen Kampus (Parkam) 2019 resmi ditutup setelah melakukan simulasi Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Narkotika dan Rapat Paripurna dengan...
Biro Pemberitaan Parlemen Diminta Juga Analisa Isu Ekonomi
13-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti mengatakan, Biro Pemberitaan Parlemen yang merupakan supporting system dari kedewanan...
Peserta Parkam 2019 Responsif Bahas Kinerja Dewan
13-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Para mahasiswa peserta acara Parlemen Kampus 2019 yang digelar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, terlihat...
Seminar Perpustakaan DPR Wujud Implementasi UU SSKCKR
12-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti menilai, seminar bertema “Akses Lengkap Karya Bangsa dan Penyerahan Terbitan...