Biro Protokol Bagikan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

26-06-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Biro Protokol Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI membagikan kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Foto : Geraldi/mr

 

 

Biro Protokol Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI membagikan kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada 57 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Biro Protokol. Menurut Kepala Biro Protokol Suratna, hal tersebut memang telah menjadi kewajiban Biro Protokol sebagai pemberi kerja untuk memberikan rasa tenang kepada PPNPN.

 

“Kami harap BPJS Ketenagakerjaan ini dapat memberikan rasa tenang kepada PPNPN. Supaya mereka dapat bekerja dengan lebih produktif dalam memberikan pelayanan kepada anggota dewan dan memiliki jaminan rasa aman dalam bekerja,” ujar Suratna di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

 

Sebelumnya Biro Protokol sudah memberikan perlindungan kepada PPNPN berupa jaminan BPJS Kesehatan. “Kita ingin meningkatkan kepesertaan menjadi BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan dan kematian. Karena pekerjaan di Biro Protokol tingkat risikonya tinggi. Kita harus memberikan dukungan keprotokolan kepada Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota Dewan. Termasuk juga pekerjaan teman-teman protokol di bandara dan di komisi,” jelas Suratna.

 

Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan menepati janjinya untuk dapat memenuhi hak-hak kepesertaan dan mempermudah proses penggunaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, perlu ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara seluruh  pihak terkait teknis pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan PPNPN Biro Protokol, agar program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

 

“Kami sebagai inisiator, mengingat Undang-Undang BPJS ini merupakan usul inisiatif DPR, saya kira ini dapat menjadi contoh bagi seluruh pemberi kerja di manapun agar dapat memberikan jaminan kepesertaan kepada pekerjanya. Saya harap hal ini dapat diikuti oleh biro-biro lain yang memiliki PPNPN, karena ketenangan itu menjadi penting dalam peningkatan kinerja dan produktifitas pegawai,” ungkap Suratna.

 

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, tertulis Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Hal tersebut menjadi landasan bagi Biro Protokol DPR RI untuk mendaftarkan PPNPN di Biro Protokol dalam program BPJS Kesehatan. (ica/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peserta Terbaik dan Terfavorit Parkam 2019 Terpilih
14-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kegiatan Parlemen Kampus (Parkam) 2019 resmi ditutup setelah melakukan simulasi Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Narkotika dan Rapat Paripurna dengan...
Biro Pemberitaan Parlemen Diminta Juga Analisa Isu Ekonomi
13-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti mengatakan, Biro Pemberitaan Parlemen yang merupakan supporting system dari kedewanan...
Peserta Parkam 2019 Responsif Bahas Kinerja Dewan
13-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Para mahasiswa peserta acara Parlemen Kampus 2019 yang digelar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, terlihat...
Seminar Perpustakaan DPR Wujud Implementasi UU SSKCKR
12-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti menilai, seminar bertema “Akses Lengkap Karya Bangsa dan Penyerahan Terbitan...