Banggar Kaji Penurunan Anggaran Empat Kemenko

26-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir Foto : Kresno/mr

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan pendalaman terhadap penurunan anggaran di empat Kementerian Koordinator (Kemenko), dalam rangka efektifitas kinerja dan target yang hendak dicapai. Sebelumnya dipaparkan, anggaran tahun 2020 yang diajukan Kemenko Perekonomian mengalami penurunan dibandingkan anggaran 2019, sedangkan kemenko lain mengajukan penambahan anggaran.

 

Sementara itu, Kemenko Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp 409,4 miliar atau turun Rp 4,8 miliar dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp 414,2 miliar. Sementara Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan anggaran sebesar Rp 226 miliar, lalu Kemenko Kemaritiman mengusulkan anggaran sebesar Rp 344,54 miliar dan Kemenkopolhukam mengusulkan anggaran 282,76 miliar.

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir itu, Anggota Banggar DPR RI Amir Uskara pun mempertanyakan beberapa usulan anggaran yang diajukan Kemenko mengalami penurunan, padahal jumlah program kerja dan rencana kebijakan di tahun mendatang cenderung bertambah dibanding tahun 2019.

 

“Program kerjanya lebih banyak, tapi anggaranya malah diturunkan. Dan kalau para Menko ini tidak meminta tambahan anggaran, maka ada yang aneh, apakah anggaran tahun kemarin itu dirasa terlalu besar?” tanya Amir saat rapat kerja Banggar DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menko PMK dan Menkopolhukam, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

 

Amir juga mempertanyakan, dengan kondisi anggaran yang sedikit apakah mampu meningkatkan tugas koordinasi antar Menko atau dengan kementerian yang di bawahnya. “Apakah dengan pagu anggaran yang sedikit ini sudah mampu untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergi diantara para Menko?” tanyanya.

 

Mendengar pertanyaan tersebut, seluruh Menko menyatakan optimisme dapat membangun kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, meski ekonomi dalam negeri tengah diterpa ketidakpastian global, tapi ekonomi RI masih cukup baik. Sehingga pengajuan anggaran yang ada dirasa sudah cukup untuk membantu kementeriannya dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah...
Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
19-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak...
Catatan Banggar Untuk RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
23-07-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan sejumlah catatan dalam perumusan kesimpulan untuk dimasukan ke dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN...