Banggar Kaji Penurunan Anggaran Empat Kemenko

26-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir Foto : Kresno/mr

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan pendalaman terhadap penurunan anggaran di empat Kementerian Koordinator (Kemenko), dalam rangka efektifitas kinerja dan target yang hendak dicapai. Sebelumnya dipaparkan, anggaran tahun 2020 yang diajukan Kemenko Perekonomian mengalami penurunan dibandingkan anggaran 2019, sedangkan kemenko lain mengajukan penambahan anggaran.

 

Sementara itu, Kemenko Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp 409,4 miliar atau turun Rp 4,8 miliar dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp 414,2 miliar. Sementara Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan anggaran sebesar Rp 226 miliar, lalu Kemenko Kemaritiman mengusulkan anggaran sebesar Rp 344,54 miliar dan Kemenkopolhukam mengusulkan anggaran 282,76 miliar.

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir itu, Anggota Banggar DPR RI Amir Uskara pun mempertanyakan beberapa usulan anggaran yang diajukan Kemenko mengalami penurunan, padahal jumlah program kerja dan rencana kebijakan di tahun mendatang cenderung bertambah dibanding tahun 2019.

 

“Program kerjanya lebih banyak, tapi anggaranya malah diturunkan. Dan kalau para Menko ini tidak meminta tambahan anggaran, maka ada yang aneh, apakah anggaran tahun kemarin itu dirasa terlalu besar?” tanya Amir saat rapat kerja Banggar DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menko PMK dan Menkopolhukam, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

 

Amir juga mempertanyakan, dengan kondisi anggaran yang sedikit apakah mampu meningkatkan tugas koordinasi antar Menko atau dengan kementerian yang di bawahnya. “Apakah dengan pagu anggaran yang sedikit ini sudah mampu untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergi diantara para Menko?” tanyanya.

 

Mendengar pertanyaan tersebut, seluruh Menko menyatakan optimisme dapat membangun kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, meski ekonomi dalam negeri tengah diterpa ketidakpastian global, tapi ekonomi RI masih cukup baik. Sehingga pengajuan anggaran yang ada dirasa sudah cukup untuk membantu kementeriannya dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...
Pemulihan Ekonomi 2020, Kunci Pembangunan 2021
22-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator...