Defisit Anggaran Indonesia Tergolong Rendah

26-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah (tengah) Foto : Azka/mr

 

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menuturkan, rasio defisit APBN Indonesia masih tergolong rendah bila dibanding dengan negara lain. Sehingga dalam pembahasan di Panja Defisit Pembiayaan, ia mengusulkan agar rasio defisit RAPBN 2020 dapat ditingkatkan guna mencapai target pembangunan. Namun jika defisit anggaran ditingkatkan, diharapkan hal itu diperuntukkan untuk pencapaian kinerja di sektor produktif.

 

Dewan pun mengizinkan jika pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan defisit anggaran, mengingat dibanding negara lain defisit anggaran Indonesia tergolong masih rendah. Sesuai peraturan perundang-undangan, batas maksimal defisit anggaran dalam APBN yakni 3 persen. Namun, defisit anggaran yang terjadi saat ini hanya 1,5 persen. Menurut catatan yang terhimpun, defisit anggaran Malaysia 7 persen, Filipina 6 persen dan Vietnam 5 persen.

 

“Defisit anggaran Malaysia 7 persen, Filipina 6 persen, Vietnam 5 persen. Kita di-kasih maksimal 3 persen, tapi yang diajukan hanya 1,5 persen," kata Said saat Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dengan Pemerintah, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

 

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan bahwa utang jika dikelola secara maksimal dan bermanfaat itu tidak masalah. Sehingga pemerintah tidak perlu bersikap cemas dengan stigma yang berkembang di masyarakat tentang buruknya utang sebuah negara. Terlebih, tuntutan untuk mencapai target kinerja tahun mendatang dirasa lebih kompleks dan berat sehingga membutuhkan penguatan anggaran pada APBN 2020.

 

“Untuk pengelolaan subsidi energi misalnya, DPR menekankan untuk dilakukan sesuai rencana, terkait subsidi gas Elpiji 3 kilogram  yang sampai dengan saat ini diperjualbelikan secara bebas atau tidak tepat sasaran. Karenanya dalam pengawasan seperti ini diperlukan suatu penguatan anggaran,” tandas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

 

Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar sebesar 1,5-1,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Terkait hal ini, Banggar pun masih terus mengkaji besaran nilai tersebut. Namun secara khusus Banggar menekankan bahwa defisit anggaran tidak ada masalah jika penggunaannya dilakukan untuk sektor produkutif. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...
Pemulihan Ekonomi 2020, Kunci Pembangunan 2021
22-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator...